GAMBAR: Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni menjawab pertanyaan awak media saat batal melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Senin, 4 September 2023. (TEMPO/ Febri Angga Palguna)
Jakarta (Utusan Rakyat) – Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni rencananya bakal melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY ke Bareskrim Polri pada hari ini. Namun gagal.
Karena menurutnya, dia mendapatkan larangan dari bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan dan ketua umum partainya, Surya Paloh. Sahroni yang telah tiba di Bareskrim Polri mengaku mendapatkan pesan tertulis melalui aplikasi WhatsApp dari Anies dalam perjalanan.
“Pak Anies pengen fokus ke depan ini dalam rangkaian pemenangan dalam strategi pemenangan capres 2024,” kata Sahroni saat ditemui di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin 4 September 2023.
Dia juga menyatakan sempat menghubungi Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, di perjalanan. Dalam sambungan telepon itu, Sahroni mengaku dilarang oleh Surya Paloh untuk melaporkan SBY.
“Tadi saya di jalan menelepon ketua umum bahwa saya akan melakukan pelaporan. Tapi Pak Surya memerintahkan kepada saya untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan,” kata dia.
Saat ditemui di Bareskrim, Sahroni sempat berbicara soal SBY, AHY dan Partai Demokrat yang disebutnya jangan ‘kepedean’. Berikut pernyataan Sahroni saat ditemui di Bareskrim Polri.
SBY dinilai sebarkan berita bohong
Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI itu awalnya ingin melaporkan SBY karena dinilai telah menyebarkan berita bohong pada pidato Jumat lalu, 1 September 2023. Saat itu, menurut Sahroni, SBY menceritakan soal pertemuan yang digelar di kediamannya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat pada 25 Agustus 2023.
Dalam pidatonya, kata Sahroni, SBY menyatakan dalam pertemuan itu Anies berencana akan mendeklarasikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY sebagai pendampingnya pada awal September ini.
Sahroni yang mengaku ikut dalam pertemuan tersebut membantah klaim SBY itu. Menurut dia, tak ada pernyataan seperti itu dalam pertemuan tersebut.
“Omongan itu saya katakan tidak ada. Tapi Pak SBY meminta deklarasi tanggal 3 September itu benar. Jadi apa yang disampaikan Pak SBY sebenarnya itu adalah bohong belaka,” kata dia.
Anies telepon AHY
Sahroni juga membantah klaim Partai Demokrat soal Anies tidak menyampaikan secara langsung keputusan untuk memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres). Menurut dia, Anies sempat menelepon AHY, namun tak diangkat.
“Ada (komunikasi), jadi Pak Anies nelepon tidak diangkat sama AHY. Pak Sudirman Said coba komunikasi dengan pihak Demokrat tidak diangkat,” kata Sahroni.
Dalam laporan utama Majalah Tempo edisi Ahad, 3 September 2023, Deputi Badan Litbang Partai Demokrat Syahrial Nasution membenarkan ada permintaan dari Sudirman untuk bertemu dengan AHY. Sudirman menyampaikan keinginan Anies untuk bertemu dengan AHY.
“Permintaan Anies bertemu dengan Mas Agus itu memang ada, tapi ditolak,” kata Syahrial.
Mendapat penolakan dari Demokrat, deklarasi pasangan Anies-Muhaimin digelar di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, pada Sabtu lalu, 2 September 2023.
Sahroni menyatakan proses komunikasi tersebut sudah dijajaki sejak awal. Namun pada saat kebuntuan tentang pemilihan bakal cawapres, Anies dan Tim 8 menyerahkannya ke partai politik.
“Maka itulah, Pak Surya mengambil decision (keputusan) Cak Imin sebagai cawapres,” kata Sahroni. “Jadi tidak ada isu tidak ada komunikasi, bohong itu.”
Demokrat jangan kepedean
Sahroni juga menyatakan Partai Demokrat seharusnya tidak terlalu percaya diri bahwa ketua umum mereka, AHY, akan terpilih sebagai cawapres yang mendampingi Anies. Pasalnya, kata Sahroni, belum ada tanda tangan atau kesepakatan tiga partai anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan untuk memilih AHY sebagai bacawapres Anies.
“Mestinya juga jangan kepedean. Kita kan ya, harus bismillah. Kalau garis tangannya akan menjadi cawapres, kemarin dia tidak akan lari,” kata Sahroni.
Sahroni mengatakan seharusnya Partai Demokrat bisa menyampaikan kekecewaannya dengan cara arif dan bijaksana tanpa menyebut NasDem pengkhianat.
“Misalnya Pak Surya disikat sana-sini kan enggak ada melawan dengan kapasitas bahasa keluar misalnya, pembohongan, pengkhianat,” ujar Sahroni. “Jadi kita berharap jangan ungkap narasi-narasi yang akhirnya memprovokasi masyarakat atas kebencian yang tidak berdasar.” (Tempo/ADD-01)
