Gambar: Koalisi Organisasi Pergerakan Kota Palembang (KOPKP) yang terdiri dari ratusan massa gabungan berbagai organisasi masyarakat sipil saat menggelar aksi damai di Kantor Walikota Palembang pada Kamis, 6 November 2025. Para demonstran membawa spanduk bertuliskan tuntutan untuk menghentikan pembangunan ruko di Jalan Mayor HM Rasyaf Nawawi Simpang Rajawali yang diduga tidak berizin. Aksi ini dihadiri oleh perwakilan DPD Himka Sumsel, Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (Sira), SBC, DPC Forum Cakar Sriwijaya Kota Palembang, Organisasi Rakyat Sipil (Orasi), dan DPD Gempur Sumsel yang menuntut transparansi perizinan pembangunan serta penegakan hukum tata ruang di Kota Palembang.
Palembang (Utusan Rakyat) – DPD Himka Sumsel, Suara Informasi Rakyat Sriwijaya ( Sira ), SBC, DPC Forum Cakar Sriwijaya Kota Palembang , Organisasi Rakyat Sipil ( Orasi ) DPD Gempur Sumsel yang tergabung dalam Koalisi Organisasi Pergerakan Kota Palembang (KOPKP) Hari datangin Kantor Walikota Palembang, kamis 06-11-2025.
Kordinator Aksi Abdul Haris Alamsyah, Stp dan Kordinator Lapangan Ki Musmulyono, SP Rahmad Sandi Ikbal SH, . Edy Medan ,. Ki Josua Reynaldy, Bobi. Hendy Zikwan, Dengan Ratusan massa Gabungan menyatakan sikap menuntut Walikota Palembang untuk segera menghentikan Seluruh aktivitas pembangunan melakukan penyegelan dan membongkar bangunan gedung ruko di Jalan mayor HM Rasyaf Nawawi Simpang Rajawali, yang diduga tidak memiliki izin lingkungan dan izin bangunan yang sah,
Mendesak pemerintah kota Palembang melalui Dinas lingkungan hidup (DLH) dinas PUPR, dan Dinas Perhubungan untuk bersikap tegas dan transparan dengan membuka kepada publik seluruh dokumen perizinan UKL IPL PBG dan AMDAL Lalin terkait pembangunan tersebut,
Direktur Sira Rahmad Sandi Ikbal SH, ” Kita datang kesini bukan untuk Bermusuhan dengan pemerintah Kota Palembang tetapi kita sebagai Rakyat, Menguatkan Walikota Palembang jangan sampai tunduk terhadap orang-orang yang Berduit, ” Kita tau lahan itu awalnya di 2003 sudah di bahas di DPRD Kota Palembang tidak tau pinjam pakai atau apa dan di sahkan di DPRD di masa itu kepemimpinan Eddy Santana Putra, Angota DPRD di duga menerima uang 3 Milyar Rupiah oleh saat itu Pinjam pakai atau Tidak, Tetapi segala Asumsi itu tidak bisa di buktikan,” ujarnya
Suatu informasi yang tidak bisa di lihat karena penerima uangnya banyak contohnya Penerima itu tidak bisa dibuktikan itu sudah Jelas,” Kita pertanyakan Lahan itu Milik “A” Apa bukan, kalau itu Lahan Hijau berarti tidak bisa di bangun, Seperti simpang Polda dia juga yang Bangun, Jadi sudah jelas kita disini sebagai Organisasi turut mengingatkan Walikota Palembang jangan pernah takut menegakkan peraturan-peraturan Daerah,” ucap Direktur Sira Dengan Lantang
Ketua DPC Forum Cakar Sriwijaya di Komandoi Edy Medan serta di dampingi oleh Ki Musmulyono , Sp, dan para jajaran Tegas mengatakan saat Orasi, Kenapa Kami berada kekantor Walikota ini Hati kami tergerak dengan Laporan Rakyat setiap membuat laporan , rakyat kecil sangat susah dan di persulit ketika Pengusaha membuat Izin Benar atau Salah selalu di permudah Serta melawan Perda tetap di jalankan, Sangat di sayangkan sekali pemerintah,” setiap Ada Laporan dari Masyarakat kami selalu Kawal karena kami adalah Kontrol sosial dan Mata telinga Masyarakat, Mangkanya dari itu setiap ada pembangunan kota Palembang kami akan kawal, ” Kami dari Forum Cakar Sriwijaya dan Gabungan Koalisi selalu Mengawal Pemerintah jangan sampai di Kuasai oleh Pihak Penguasa,” ungkapnya
Meminta aparat penegak hukum abh khususnya kejaksaan negeri dan kepolisian kota Palembang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan mendalam atas dugaan pembuatan melawan hukum berupa ahli fungsi lahan ruang terbuka hijau (RTH) sungai bayat atau sungai bening yang diduga melibatkan oknum Birokrat dan oknum pengusaha,
Menuntut pemerintah kota Palembang agar menegakkan prinsip tata kelola pemerintah yang baik ( GOOD GOVERNANCE ) dengan menjunjung tinggi atas Transparansi akuntabilitas dan supremasi Hukum dalam setiap proses perizinan dan pembangunan di wilayah kota Palembang,
Memperingatkan seluruh pejabat dan pengusaha di kota Palembang agar tidak melakukan praktek kolusi korupsi dan nepotisme KKN dalam proses pengurusan izin pembangunan dan pengelolaan tata ruang kota,
Aksi di sambut oleh Reza Pahlevi Sebagai Staf Ahli Walikota Palembang di dampingi oleh Inspektorat mengatakan, ” Nanti Kita akan sampaikan langsung kepada walikota Palembang dan Beliau akan memberikan arahan kedinas-kedinas yang terkait untuk mengkaji Aspirasi kawan-kawan dan tentunya akan di Tindak Lanjuti Aspirasi ini mudah-mudahan ada Follow up,” Pungkasnya
Rahmad Sandi Ikbal SH, menambahkan dengan Tegas saat Orasinya. ,” Kami meminta kepada Para Pengusaha Agar segera di Panggil ke Pemkot agar kami dapat menyesuaikan dengan Cermat, dan Kami meminta Pemerintahan Kota Palembang Agar lebih Tegas lagi kepada Penguasa Kota Palembang dengan Izin-izin pembangunan nya, dan Apabila tidak di lanjutkan maka kami akan Aksi datang lagi ke Kantor Walikota ini,” tutup Rahmad.
(amir)
Discussion about this post