Gambar: Kolase foto hasil investigasi lapangan tim Utusan Rakyat pada 24-25 Desember 2025 yang memperlihatkan kerusakan lingkungan masif akibat aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kuantan Mudik, Kuantan Singingi. Terlihat hamparan lahan yang rusak menjadi kubangan lumpur, keberadaan tenda-tenda biru para penambang, serta alat berat dan instalasi mesin dompeng yang beroperasi secara terbuka di sekitar area perkebunan dan sempadan sungai.
Kuantan Singingi (Utusan Rakyat) – Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Pantai dan Desa Lubuk Ramo, wilayah hukum Polsek Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, kembali menggegerkan publik. Sejak Juni 2025, operasi ilegal ini semakin masif, berlangsung siang-malam dengan ratusan rakit, dompeng darat, dan lanting. Meski razia berulang dilakukan, aktivitas PETI justru kian merajalela, memicu dugaan lemahnya penegakan hukum—terutama selama masa kepemimpinan AKP Ridwan Butar-butar, SH, MH, di wilayah hukum terkait.
Seorang tokoh masyarakat setempat, yang identitasnya dirahasiakan demi keamanan, membongkar fakta ini kepada wartawan pada Minggu (21/12/2025). “Tidak semua masyarakat mendukung PETI. Ada tekanan kuat, rasa takut, dan dugaan keterlibatan oknum yang membuat warga bungkam,” tegasnya. Ia menyoroti pola serupa di wilayah yang pernah dipimpin AKP Ridwan, seperti Polsek Singingi, Polsek Kuantan Hilir, dan kini Polsek Kuantan Mudik—semua di bawah Polres Kuansing. Bahkan di Gunung Toar, PETI telah menelan korban jiwa, tapi operasi rakit dan ekskavator masih berlanjut.
Penegakan Hukum Terkesan Seremonial
Razia yang dilakukan Polsek Kuantan Mudik, gabungan dengan Koramil 08 Lubuk Jambi, hingga operasi besar Polda Riau-Polres Kuansing-TNI pada 16 Desember 2025, dinilai sia-sia. “Razia bocor sebelumnya, PETI langsung normal malam harinya. Sekarang operasi 24 jam,” keluh tokoh masyarakat itu. Ia mempertanyakan keseriusan aparat: “Jangan sampai negara kalah oleh penambang ilegal atau preman. Kapan Polda Riau atau Mabes Polri turun langsung tanpa bocor?” Tanpa penangkapan nyata, kepercayaan publik terhadap penegak hukum runtuh.
Ia juga mendesak KPK periksa kepala desa di Kuantan Mudik terkait pengelolaan anggaran desa yang diduga bermasalah, serta libatkan lembaga independen untuk transparansi.
Kerusakan Lingkungan Parah dan Konflik Lahan
Dampak PETI dahsyat: lahan kebun sawit ex-PT Tri Bakti Sarimas (TBS) dan PT Karya Tama Nusantara (KTBM) di luar Hak Guna Usaha (HGU) diklaim sepihak, dipanen pribadi, lalu dirusak PETI—termasuk di Afdeling 7A Desa Pantai, kawasan hutan lindung seluas ±130 hektare. “Lahan luar HGU harus kembali ke negara atau masyarakat, bukan dinikmati segelintir orang,” katanya. Dugaan keterlibatan ekskavator PT KTBM untuk buka lahan PETI semakin menguat. Tokoh ini menegaskan motivasinya murni lingkungan: “Saya hanya peduli alam, bukan cari untung. Jangan sebut nama atau bukti foto/video saya.”
Investigasi Lapangan Utusan Rakyat Konfirmasi
Tim Utusan Rakyat menindaklanjuti laporan dengan investigasi lapangan pada Rabu (24/12/2025) siang hingga dini hari, serta berlanjut hari ini (25/12/2025). Temuan: PETI masif di bantaran sungai hingga hulu, dari 12 rakit awal Juni 2025 menjadi ratusan unit. Dokumentasi video ber-GPS dan pelacakan lokasi jadi bukti akurat. Keuntungan ilegal ini diduga hanya untuk pemodal rakit dan ekskavator, mustahil tanpa pembiaran oknum.
Publik menuntut penindakan tegas, transparan, dan berkeadilan—bukan razia seremonial—untuk selamatkan lingkungan, keselamatan warga, dan pulihkan kepercayaan. Redaksi menegaskan semua dugaan belum terbukti hukum, junjung praduga tak bersalah, dan terbuka untuk klarifikasi resmi dari pihak terkait. Utusan Rakyat berkomitmen investigasi berkelanjutan di titik PETI Kuansing.
AS
Discussion about this post