Gambar: Kolase visual yang menampilkan ilustrasi ekspresi kekecewaan Ketua Umum Dewan Kesenian Daerah (DKD) Kota Dumai, Agoes S. Alam, terhadap minimnya anggaran (kiri), disandingkan dengan foto dokumentasi suasana musyawarah internal pengurus DKD Dumai saat membahas langkah penolakan terhadap dana hibah Rp15 juta yang dinilai tidak realistis (kanan).
Dumai (Utusan Rakyat) – Kontroversi terkait angka hibah 15 juta rupiah yang dialokasikan Pemerintah Kota Dumai bagi Dewan Kesenian Daerah Kota Dumai kini memicu kegaduhan publik. Alih-alih disambut apresiatif, keputusan Walikota Dumai memberikan dana hibah kepada organisasi itu, belakangan dianggap sangat tidak realistis oleh publik dan termasuk lembaga seni dan budaya itu sendiri.
Ketua Umum Dewan Kesenian Daerah Kota Dumai, Agoes S. Alam, dengan nada tajam menyatakan bahwa “jika hanya 15 juta setahun, layak disebut sekadar uang bensin, dan sama sekali tidak mungkin menutup biaya operasional program kerja yang telah diamanatkan dalam SK Pengurus DKD Dumai periode 2025–2030 yang ditandatangani sendiri oleh Walikota Dumai”. Pernyataan itu disampaikan setelah musyawarah internal pengurus, yang menyimpulkan bahwa nilai tersebut tidak proporsional dengan beban kegiatan organisasi kebudayaan.
Lebih keras lagi, DKD menyatakan akan menolak seluruh dana hibah tersebut jika permohonan peninjauan kembali tidak diakomodasi oleh Walikota Dumai. “Kami tidak ingin memaksakan diri menjalankan program dengan besaran yang tidak mampu membiayai target-target kerja yang telah ditetapkan,” ujar Agoes tegas.
Kontroversi hibah ini tak bisa dilihat terpisah dari konteks APBD Dumai 2026. Dokumen rancangan APBD menunjukkan total anggaran daerah diproyeksikan mencapai ±Rp2,3 triliun rupiah untuk tahun 2026, dengan fokus pada pelayanan dasar publik, infrastruktur, dan penguatan ekonomi lokal.
Angka 15 juta rupiah untuk lembaga seni dan budaya, dalam konteks total APBD sedemikian besar, kemudian memicu kritik keras. Budayawan Nasional, Tyas AG turut mempertanyakan, apakah prioritas fiskal pemerintah memang terlalu miring ke pembangunan fisik dan “mengabaikan halusnya jiwa budaya”?
Meninjau sekilas pembangunan bidang seni dan kebudayaan pada beberapa negara OECD, alokasi anggaran pemerintahan sub-nasional memang relatif kecil dibanding total belanja yang rata-rata sekitar 1–5% dari total anggaran belanja publik. Namun hal itu tetap jauh lebih tinggi dari sekedar belasan juta rupiah setahun, terutama saat organisasi seni dan budaya diharapkan menjadi katalis kreativitas dan pariwisata.
Alasan Dibalik Hibah Minim: Benarkah ‘Anggaran Seret’?
Pihak eksekutif Dumai mungkin mempertimbangkan kebijakan anggaran berdasarkan kondisi fiskal. Laporan menunjukkan bahwa pada pertengahan 2025 Kota Dumai telah berhasil mengumpulkan pendapatan asli daerah lebih dari Rp400 miliar, tetapi masih perlu kehati-hatian dalam menyusun belanja agar defisit terkelola dan prioritas pembangunan tetap mendapat ruang. Namun demikian, ada pula isu yang juga memicu sorotan publik, seperti dugaan ketidakjelasan realisasi belanja di sektor pendidikan dengan selisih ratusan miliar rupiah pada periode sebelumnya, dimana menurut investigasi berbagai media independen, hal tersebut mempertegas kekhawatiran masyarakat terhadap pengelolaan belanja publik di Kota Dumai.
Reaksi Publik: Dari Sindiran Sampai Tuduhan Politik Anggaran
Netizen dan pemangku kepentingan dari kalangan seni dan budaya di Kota Dumai pun ramai-ramai memberikan kritik. Beberapa komunitas seni yang ada di Kota Dumai melemparkan pertanyaan keras: “Kalau kegiatan kesenian saja hanya dapat Rp15 juta, lalu apakah masuk akal jika anggaran untuk urusan seremonial dan acara pemerintahan?”
Sebagian lain menyindir bahwa anggaran hibah sekecil itu mencerminkan “minimnya penghargaan terhadap budaya”, terutama di kota yang mengklaim dirinya sebagai “Kota Idaman”.
Meski demikian, para pejabat pemerintah belum memberikan pernyataan resmi yang menjawab tudingan ini secara publik hingga berita ini diturunkan. Kabid Kebudayaan Kota Dumai hanya merespon dingin dengan mengatakan “sebaiknya langsung ke Pimpinan saja”.
/IG
Discussion about this post