Gambar: Kolase ilustrasi ini menggambarkan upaya komprehensif dalam menghadapi dan menangani ancaman banjir rob di pesisir Jakarta, yang menekankan pentingnya kolaborasi antar-lembaga dalam mitigasi bencana ini. (Dok. UtusanRakyat/AI)
Jakarta (Utusan Rakyat) – Infrastruktur pengendalian banjir Jakarta menghadapi ujian serius dalam dua minggu terakhir. Sebanyak delapan tanggul di Jakarta Selatan rusak atau jebol karena hujan deras awal November, sementara tanggul Pantai Mutiara di Jakarta Utara mengalami rembesan air laut yang viral di media sosial akhir pekan ini. Respons terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menunjukkan upaya sistemik mengombinasikan penanganan darurat dengan visi jangka panjang infrastruktur pesisir melalui proyek Giant Sea Wall senilai USD 80 miliar.
Peristiwa tanggul jebol di Jakarta Selatan terjadi sekitar 30 Oktober hingga 2 November 2025, dipicu hujan deras yang mengakibatkan aliran sungai melampaui kapasitas. Kerusakan tersebar di kawasan Jati Padang dengan tanggul yang dikenal sebagai Tanggul Baswedan sepanjang 20 meter, serta aliran Kali Krukut dan Kali Mampang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung langsung meninjau lokasi jebolnya tanggul pada 4 November 2025. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengalokasikan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) untuk perbaikan segera, menunjukkan respons yang cepat terhadap bencana alam.
Pada level pemerintah pusat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merespons dengan mengerahkan 74 tim yang dibagi menjadi 5 wilayah korwil di Jabodetabek untuk mengidentifikasi penyebab banjir dan kerusakan prasarana secara sistemik. Menteri PUPR Dody Hanggodo pada 6 November 2025 mengakui bahwa tanggul aliran sungai tidak sepenuhnya berada di bawah kendali Kementerian, melainkan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Kolaborasi ini mencakup Dinas Sumber Daya Air DKI yang melakukan perbaikan sementara menggunakan karung pasir dan geomembran dengan pengawasan 24 jam, sementara Kementerian PUPR membangun struktur tanggul permanen melalui turap beton di lokasi seperti Jalan Adityawarman.
Tantangan lebih serius muncul di kawasan Pantai Mutiara, Penjaringan, Jakarta Utara, sebuah area yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat dalam strategi perlindungan pesisir. Video rembesan air laut yang viral pada 22-23 November menunjukkan dinding beton tanggul mengalami kebocoran signifikan. Pada saat pasang maksimum, permukaan air laut mencapai ketinggian yang hampir sejajar dengan puncak dinding tanggul, menciptakan tekanan besar terhadap struktur. Fenomena supermoon pada minggu terakhir November memicu peningkatan banjir rob ekstrem, membuat Pintu Air Pasar Ikan naik ke status Siaga 1.
Gubernur Pramono Anung merespons dengan deklarasi kepercayaan diri pada 16 November 2025. Namun, pada 24 November 2025 (hari ini), situasi berevolusi menjadi lebih konkret dengan intervensi teknis. Ketua Subkelompok Perencanaan Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai Dinas SDA DKI Jakarta, Alfan Widyastanto, mengumumkan bahwa tim sudah melakukan survei lapangan dan mulai merencanakan peninggian tanggul Pantai Mutiara. “Untuk tanggul di Pantai Mutiara, Dinas SDA DKI Jakarta saat ini sedang melaksanakan tahap perencanaan dengan elevasi tanggul yang akan lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi tanggul saat ini. Pekerjaan fisik akan dilaksanakan setelah proses perencanaan selesai, dengan target pelaksanaan diharapkan secepat mungkin dan sesuai dengan prosedur yang ada,” ujar Alfan.
Respons infrastruktur pemerintah DKI menunjukkan preparedness komprehensif yang didukung koordinasi nasional. Pemerintah menyiagakan Pasukan Biru (tim tanggap darurat dari Dinas SDA) di tujuh wilayah pesisir utama. Sebanyak 560 unit pompa stasioner di 11 kelurahan pesisir disiapkan dengan kapasitas total 1,2 juta liter per menit, ditambah 50 pompa mobile untuk penanganan cepat. Pemerintah juga melaksanakan pengerukan drainase utama sepanjang 15 kilometer sejak 22 Oktober 2025, menghasilkan sekitar 1.500 karung lumpur untuk mengurangi sedimentasi yang menyumbat aliran. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengaktifkan protokol standar dengan 257 lokasi pengungsian di Jakarta Utara dan Timur, berkapasitas hampir 40.000 orang.
Dalam konteks kebijakan jangka panjang, peran pemerintah pusat menjadi krusial dalam membingkai respons darurat ke dalam strategi nasional yang lebih luas. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY), menggarisbawahi bahwa Jakarta menghadapi ancaman ganda (double threat) berupa penurunan permukaan tanah karena eksploitasi air tanah dan kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim. Dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 pada 10-11 Juni 2025, Menko AHY menjelaskan bahwa penyelesaian masalah banjir membutuhkan pendekatan holistik yang menggabungkan coastal protection dan flood management, dengan estimasi biaya 8 miliar USD (sekitar 123 triliun rupiah) untuk area Jakarta sepanjang 41 kilometer.
Presiden Prabowo Subianto, dalam penutupan ICI 2025, menegaskan komitmen pemerintah untuk segera memulai pembangunan Giant Sea Wall sebagai proyek strategis nasional. Tanggul laut raksasa itu akan membentang sejauh 500 kilometer dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, dengan pembangunan tahap awal di wilayah Teluk Jakarta diperkirakan membutuhkan waktu 8 hingga 10 tahun dan biaya 8-10 miliar USD. “Kita akan segera mulai itu. Saya sudah perintahkan suatu tim untuk roadshow keliling, dan dalam waktu dekat saya akan bentuk Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa,” terang Presiden Prabowo pada 12 Juni 2025.
Komitmen ini diwujudkan dengan pembentukan Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa pada 25 Agustus 2025, dengan Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf dilantik sebagai Kepala Otorita. Badan ini difungsikan untuk mempercepat penanganan rob sekaligus melindungi jutaan warga yang bermukim di pesisir pantai utara Jawa. Giant Sea Wall telah resmi masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, yang ditetapkan Presiden pada 10 Februari 2025.
Perjalanan pemerintahan Pramono-Rano menunjukkan perubahan strategi signifikan terhadap proyek Giant Sea Wall sejak transisi ke era administrasi baru. Sebelum terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur, Wakil Gubernur terpilih Rano Karno mengkritik rencana Giant Sea Wall, menilainya sebagai “muluk-muluk” dan tidak sesuai dengan kebutuhan utama warga Jakarta di September-Oktober 2024. Namun, sejak terpilih dan dilantik menjadi Wakil Gubernur pada 20 Februari 2025, posisi pemerintahan berubah seiring komitmen pemerintah pusat. Dalam debat pemilihan kepala daerah November 2024, Pramono menyatakan dengan tegas bahwa Giant Sea Wall telah masuk dalam PSN, sehingga pemerintah DKI akan mendukung sepenuhnya implementasinya.
Koordinasi pusat-daerah juga terlihat dalam normalisasi sungai yang merupakan komponen integral dari strategi pengendalian banjir. Pada 21 November 2025, Gubernur Pramono bertemu dengan Kementerian PU untuk mempercepat normalisasi Sungai Ciliwung dan Kali Krukut. Pemerintah Provinsi DKI akan melakukan pembebasan lahan, sementara Kementerian PUPR menangani konstruksi tanggul permanen. Normalisasi Kali Krukut direncanakan sepanjang 1,3 kilometer dari Kelurahan Petogogan hingga Jembatan Tendean, dengan target penyelesaian pembebasan lahan pada awal 2026. Diharapkan normalisasi ini mampu mengurangi banjir di wilayah terdampak seperti Kemang dan Kebayoran Baru hingga 50 persen dalam 3-5 tahun ke depan.
Tantangan menyeluruh infrastruktur Jakarta pesisir mencerminkan dialektika antara respons darurat dan strategi jangka panjang yang dipimpin secara terkoordinasi oleh pemerintah pusat dan daerah. Kombinasi penanganan darurat dengan perbaikan infrastruktur permanen, didukung oleh Badan Otorita Tanggul Laut yang baru dibentuk dan koordinasi lima kementerian teknis, menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengatasi ancaman banjir pesisir yang semakin akut. Kesuksesan strategi terpadu ini akan menjadi cerminan kemampuan Indonesia dalam mengintegrasikan respons cepat dan perencanaan strategis jangka panjang di tengak ancaman perubahan iklim dan penurunan muka tanah yang nyata, sekaligus melindungi 50 juta jiwa yang berdomisili di pesisir utara Jawa.
Editor: Patrik Tatang
Discussion about this post