Gambar: Suasana pembukaan Seminar Interaktif Anti Korupsi yang diselenggarakan oleh Masyarakat Sipil Anti Korupsi (Masako) di Kota Dumai, Rabu (21/1/2026). Acara yang menghadirkan narasumber dari berbagai unsur ini dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Dumai dengan latar belakang spanduk bertema “Uang Rakyat Bukan untuk Disalahgunakan”.
DUMAI (Utusan Rakyat) – Wakil Walikota Dumai, Sugiyarto, secara resmi membuka seminar anti-korupsi yang ditaja oleh organisasi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (Masako) dengan tema “Uang Rakyat Bukan untuk Disalahgunakan”. Dalam sambutannya, beliau menekankan bahwa integritas dan pencegahan korupsi harus dimulai dari unit terkecil masyarakat, yakni lingkungan rumah tangga.
“Korupsi sebenarnya cukup rentan dan rawan terjadi bahkan di rumah tangga kita sendiri. Penanggung jawab seluruh rumah tangga adalah kepala rumah tangga. Dari situlah awal bagaimana kita membentengi diri agar tidak melakukan tindakan korupsi ke depannya,” ujar Sugiyarto.
Pemerintah Kota Dumai menyatakan dukungan penuh terhadap kegiatan edukasi seperti ini. Sugiyarto memaparkan bahwa Pemkot Dumai saat ini terus memperkuat program pencegahan korupsi yang terintegrasi melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) yang berkolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Langkah strategis tersebut mencakup perbaikan sistem pada berbagai lini, mulai dari perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, hingga manajemen aparatur sipil negara dan optimalisasi pajak daerah
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Walikota juga memberikan pernyataan terbuka mengenai realita politik uang (money politic) yang masih kerap terjadi di lapisan masyarakat. Menurutnya, biaya politik yang tinggi menjadi salah satu pemicu munculnya indikasi korupsi di instansi pemerintahan.
“Jabatan Walikota dan Wakil Walikota adalah jabatan politik. Kita tidak bisa menafikan adanya indikasi money politic di masyarakat. Ini adalah awal dasar mengapa instansi bisa terjebak korupsi, karena mungkin diawali dengan cost yang cukup tinggi. Kami berharap masyarakat mendapatkan pembelajaran bahwa politik uang sangat berbahaya bagi masa depan daerah,” tegasnya.
Ia juga berharap Masako dapat menjadi pelopor bagi elemen masyarakat lainnya untuk turut serta mengawasi jalannya pemerintahan. Keberadaan lembaga sosial masyarakat dianggap sebagai “rem” atau kontrol sosial agar para penyelenggara negara tetap amanah dalam mengelola keuangan rakyat.
“Mari kita kuatkan koordinasi dan komitmen bahwa pembangunan harus dilaksanakan dengan menggunakan uang rakyat yang dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun moral,” pungkas Sugiyarto sebelum secara resmi membuka acara.
Seminar ini diharapkan mampu memberikan pencerahan kepada seluruh peserta, baik dari unsur OPD, instansi terkait, maupun masyarakat umum, mengenai pentingnya pemahaman anti-korupsi demi kemajuan Kota Dumai.
(ES)
Discussion about this post