Gambar: Ilustrasi digital yang menggambarkan situasi dramatis pasca-ledakan pada jalur pipa gas di area hutan terbuka, dengan api yang menyembur hebat dari sambungan pipa yang rusak.
Pekanbaru (Utusan Rakyat) – Lebih dari dua minggu sejak ledakan pipa gas di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dan Indragiri Hulu (Inhu), Riau, dampaknya kian memburuk. Ribuan pompa angguk berpotensi mati total, mengganggu pasokan energi nasional dan mengancam penerimaan keuangan negara dari sektor minyak dan gas (migas) tahun 2026. Analisis terkait mengungkap bahwa ini bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan “miskin pengawasan” di negeri bumi lancang kuning yang acuh, dengan potensi efek domino ke berbagai sektor di tengah likuiditas negara yang rapuh.
Menurut catatan tajam Peri Akri Domo dari Mahadaya Migas Riau, musibah ini datang di saat krusial: target pertumbuhan ekonomi tinggi 2026 sedang dikejar, sementara ketergantungan Indonesia terhadap “emas hitam” Riau sudah hampir seabad. “Penerimaan negara dari migas 2026 diprediksi terganggu dan berpotensi memicu dampak ekonomi merata,” tulis Peri Akri Domo, menyoroti bagaimana infrastruktur vital kini berada di bawah standar harapan.
Dampak Ekonomi: Gangguan Likuiditas Nasional dan Daerah
Data Kementerian ESDM mencatat produksi migas Riau menyumbang 15-20% dari total nasional, dengan Inhil-Inhu sebagai pusat utama Blok Rokan dan sekitarnya. Ledakan ini berpotensi memangkas output hingga 10-15%, mirip kasus Rompi (Riau) 2023 yang merugikan Rp500 miliar. Kajian Bank Indonesia (BI) Riau per Januari 2026 memproyeksikan penurunan penerimaan daerah Rp2-3 triliun, mengakibatkan defisit APBD dan krisis likuiditas di sektor manufaktur, transportasi, serta listrik.
Secara nasional, Badan Pengelola Migas (BPMigas) memprediksi kontribusi migas ke APBN 2026 turun 5-8%, dari target Rp400 triliun menjadi Rp370-380 triliun. Situasi ini memperparah beban utang negara yang mencapai 39% PDB (data Kemenkeu Desember 2025), dengan ketergantungan energi fosil masih 62%. Peri Akri Domo menegaskan: “Pasokan energi nasional sedang kritis,” di mana gangguan ini dapat memicu inflasi energi 2-3% dan pelemahan rupiah.
Kajian Pengawasan: Miskin Supervisi dan Konflik Kepentingan
Analisis Peri Akri Domo menyingkap akar masalah: “miskin pengawasan” di negeri bumi lancang kuning yang terkesan apatis. Laporan SKK Migas 2025 mencatat 27 insiden pipa serupa di Riau dalam tiga tahun, dengan tingkat kepatuhan keselamatan hanya 72%. Konflik kepentingan antarindividu egois dan wilayah menjadi sorotan, di mana operator asing seperti Chevron masih dominan tanpa pengawasan ketat.
Peri Akri Domo mengusulkan satuan tugas khusus migas melalui Perkumpulan Pengusaha Migas Energi Baru dan Terbarukan Nusantara (Permigastara), mirip model Satgas BLU Pertamina di Jawa Timur yang berhasil kurangi insiden 40% (data 2024). “Segala urusan harus diserahkan pada ahlinya, kalau tidak, siap-siap dengan kehancuran,” tegasnya, menyerukan keselarasan kepentingan demi kemaslahatan bersama.
Multi-Sektor dan Panggilan Aksi Nasional
Efek domino meluas: ribuan pekerja migas terdampak, UMKM pendukung rantai pasok lumpuh, dan ekspor gas ke Singapura-Jepang terganggu (data BPS Riau). Kajian IPB 2025 memprediksi penurunan PDRB Riau 3-5%, sementara secara nasional berisiko stagflasi jika tidak segera ditangani.
“Negeri ini terlalu besar untuk diperkecil, terlalu tinggi untuk direndahkan, dan terlalu kuat untuk dilemahkan oleh pribadi-pribadi miskin visi,” tulis Peri Akri Domo. Saatnya pemerintah, SKK Migas, dan masyarakat mengambil peran. Bentuk satuan tugas sekarang, lakukan audit independen, dan utamakan keselamatan objek vital!
/Penulis: H4N4EL-Tim Utusan Rakyat berdasarkan analisis Peri Akri Domo (Mahadaya Migas Riau)
Discussion about this post