Gambar: Ratusan warga masyarakat Tanah Negara Tak Tercatat (TNTN) Pelalawan kembali menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Selasa (14/4/2026). Massa yang dikoordinir oleh Wandri Simbolon menolak rencana relokasi dan menuntut solusi konkret atas penutupan kawasan perkebunan sawit yang menjadi sumber penghidupan mereka. Sebagai bentuk protes atas absennya perwakilan pemerintah untuk berdialog, massa menggantungkan brondolan sawit di pagar kantor gubernur sebagai simbol “kematian keadilan”.
Pekanbaru (Utusan Rakyat) – Ratusan warga masyarakat Tanah Negara Tak Tercatat (TNTN) Pelalawan melanjutkan aksi demonstrasi hari kedua di depan Kantor Gubernur Riau, Jalan Ahmad Yani, Pekanbaru. Mereka telah berkumpul sejak Senin (13/4/2026) dan bertahan sepanjang jalan samping kantor gubernur untuk menyampaikan aspirasi serta keluhan atas penutupan kawasan TNTN di Pelalawan. Aksi ini menyoroti dampak buruk kebijakan tersebut terhadap mata pencaharian warga yang bergantung pada perkebunan sawit.
Dalam orasi yang disampaikan, Korlap Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan, Wandri Simbolon, mengkritik keras Bupati Pelalawan Zukri yang dinilai acuh tak acuh terhadap penderitaan warga TNTN. Wandri juga menyoroti ketidakpekaan anggota DPRD Pelalawan terhadap keluhan dan ketimpangan keadilan yang dialami masyarakat, khususnya warga TNTN yang terdampak langsung. “Sewaktu pileg dan belum menjabat, para anggota dewan mau turun langsung mendengar keluhan masyarakat. Setelah duduk di kursi jabatan, mereka diam membisu,” tegas Wandri.
Ia menambahkan perbandingan dengan kasus PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). “Dulu saat RAPP bermasalah, dalam waktu singkat semua legalitas diselesaikan dan direspons oleh anggota dewan serta pemerintah. Mengapa bagi masyarakat TNTN tidak ada tanggapan sama sekali?” keluh Wandri. Pernyataan ini memicu sorak-sorai massa, sekaligus menjadi peringatan agar warga memboikot partai pengusung dewan yang tidak responsif pada pemilu mendatang.
Tuntutan utama yang disuarakan Wandri mencakup penolakan terhadap proposal relokasi dari Pemerintah Pelalawan. “Kami menolak relokasi yang justru mencabut kehidupan kami sebagai petani sawit,” tegasnya. Selain itu, ia menuntut Plt Gubernur Riau SF Hariyanto untuk segera memberikan solusi konkret bagi warga TNTN Pelalawan serta menjembatani aspirasi mereka ke pemerintah pusat. “Ini hari kedua kami berjuang menyuarakan aspirasi di sini,” tambahnya.
Sayangnya, hingga aksi berlangsung, tidak satupun perwakilan dari Kantor Gubernur Riau yang muncul untuk berdialog. Di halaman kantor hanya terlihat personel kepolisian, Satpol PP, dan pemadam kebakaran yang berjaga ketat. Ketidakhadiran ini memicu kekecewaan massa, yang kemudian mengambil langkah simbolis dengan menggantungkan kantong-kantong brondolan sawit di pagar kantor gubernur.
Simbol brondolan sawit itu melambangkan “kematian keadilan” bagi warga TNTN akibat kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada petani sawit. Wandri Simbolon menyatakan, aksi akan berlanjut hingga Sabtu (18/4/2026). “Hari ini tidak ditanggapi Plt Gubernur. Besok Rabu (15/4/2026), jika tetap tidak ada respons, kami datang dengan massa lebih besar dan akan dobrak gerbang untuk meminta solusi langsung,” ancamnya.
Untuk mendukung ketahanan demonstran, logistik telah dipersiapkan matang. “Kami sudah sediakan beras, minyak, sayur, air, ikan, dan dapur umum dari gabungan warga TNTN Pelalawan. Tenda-tenda sudah didirikan untuk bertahan sambil menyuarakan aspirasi,” ungkap Wandri. Persiapan ini menunjukkan komitmen serius masyarakat untuk memperjuangkan hak mereka.
Hingga berita ini diturunkan, para pendemo Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan masih bertahan di Jalan Ahmad Yani. Arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman tetap aman dan lancar. Aksi berjalan kondusif di bawah pengawasan aparat.
/Alex
Discussion about this post