Gambar: Ilustrasi kericuhan unjuk rasa di Pati, ribuan massa menuntut Bupati Sudewo mundur, dengan pengamanan aparat kepolisian.
PATI (Utusan Rakyat) – Hari kedua unjuk rasa besar-besaran yang melanda Kabupaten Pati, Jawa Tengah, masih berlangsung dengan tensi tinggi. Ribuan warga kembali memadati alun-alun kota, menuntut mundurnya Bupati Sudewo dari jabatannya, setelah kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250% menuai protes keras sejak kemarin.
Aksi demonstrasi pada Rabu (13/8) mulai ricuh ketika massa berusaha menerobos gerbang kantor bupati dan melemparkan botol air kemasan ke arah petugas kepolisian. Pihak keamanan membalas dengan menembakkan gas air mata dan mengerahkan water cannon untuk membubarkan massa.
Akibat bentrokan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Pati mencatat 64 orang mengalami luka-luka, terdiri dari masyarakat dan aparat, dan saat ini sedang dirawat di sejumlah fasilitas kesehatan di Pati. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Lucky Pratugas Nasrimo, merinci bahwa 40 orang dirawat di RSUD RAA Soewondo, empat orang di Klinik Marga Husada, satu orang di Klinik Pratama PMI, tujuh orang di RS Keluarga Sehat, dan 12 orang mendapat perawatan di tempat. Dari total tersebut, enam orang dirawat inap. Tidak ditemukan adanya korban jiwa hingga berita ini diturunkan.
Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, mengonfirmasi tidak ada korban meninggal dalam kericuhan tersebut. “Tidak ada korban meninggal dunia dalam aksi anarkis tersebut,” tegasnya. Sementara itu, tujuh hingga delapan anggota kepolisian juga dilaporkan mengalami luka-luka akibat bentrokan.
Kapolresta Pati, Kombes Jaka Wahyudi, menyatakan telah mengamankan 11 orang yang diduga menjadi provokator kericuhan. “Saat ini pelaku menjadi provokator 11 yang kita lakukan pengamanan. Saat ini kita lakukan pendataan dan dilakukan pemeriksaan,” jelasnya.
Sementara itu, jumlah massa terus bertambah sejak pagi. Tercatat lebih dari 50.000 orang turut serta, didukung oleh aksi solidaritas dan donasi dari warga luar kota berupa kebutuhan logistik. Pihak kepolisian telah menerjunkan lebih dari 2.684 personel gabungan dari berbagai polres di wilayah Pati dan Semarang untuk mengamankan jalannya demonstrasi.
Bupati Pati, Sudewo, yang dilantik pada 18 Juli 2025 (26 hari sebelum demonstrasi), akhirnya keluar menanggapi tuntutan warga di tengah mobil taktis dalam pengawalan Brimob. “Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya akan berbuat lebih baik,” ujar Sudewo di hadapan massa. Namun, ia menegaskan tidak akan mengundurkan diri karena merasa diamanahkan secara konstitusional oleh rakyat.
Saat menyampaikan pernyataan tersebut, Sudewo justru dilempari botol air kemasan dan sandal oleh massa yang kecewa. Ajudan dan anggota Brimob segera melindunginya dengan tameng, sebelum akhirnya ia kembali masuk ke mobil taktis untuk menghindari situasi yang semakin ricuh.
Proses mediasi yang dimediasi DPRD Pati hingga siang ini belum menghasilkan jalan tengah. DPRD Pati telah menyepakati pembentukan Panitia Khusus Hak Angket untuk memproses pemakzulan Bupati Sudewo. Keputusan ini didukung oleh semua fraksi di DPRD, termasuk Fraksi Gerindra yang merupakan partai pengusung Sudewo.
Tuntutan utama pengunjuk rasa masih agar Bupati Sudewo mundur. “Kami akan tetap menggelar aksi setiap hari sampai tuntutan mundurnya Bupati Pati dipenuhi,” kata Teguh Istiyanto, koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, saat diwawancarai di lapangan.
Sampai pukul 09.30 WIB, situasi di pusat kota tetap dijaga ketat aparat. Sejumlah fasilitas umum dan kendaraan dinas dikabarkan mengalami kerusakan, termasuk satu unit mobil provos milik Polres Grobogan yang dibakar massa.
Latar Belakang Demonstrasi
Demonstrasi ini dipicu oleh kebijakan kenaikan PBB hingga 250% yang dikeluarkan Bupati Sudewo. Meskipun kebijakan tersebut telah dibatalkan pada 8 Agustus 2025, warga tetap menuntut pengunduran diri bupati karena menilai kepemimpinannya arogan dan tidak pro-rakyat.
Selain masalah PBB, warga juga memprotes kebijakan kontroversial lainnya seperti pemutusan hubungan kerja ratusan tenaga honorer RSUD dan perubahan ketentuan hari sekolah menjadi lima hari.
Presiden Prabowo Subianto, selaku Ketua Umum Partai Gerindra, menyayangkan kisruh yang terjadi dan berharap masalah segera diselesaikan tanpa mengganggu perekonomian Pati menjelang peringatan kemerdekaan.
Hingga berita ini disusun, situasi di Pati tetap dipantau ketat oleh aparat keamanan. Pemerintah dan DPRD menyampaikan akan terus membuka ruang dialog dengan elemen masyarakat, sementara aksi protes direncanakan terus berlanjut jika belum ada penyelesaian yang disepakati bersama. (@PT)
Discussion about this post