Gambar: Ilustrasi visual yang menampilkan kontras tajam antara satelit komunikasi canggih yang mengorbit di luar angkasa dengan prajurit TNI yang sedang berjuang menembus banjir di Aceh Tamiang. Sisi kiri memperlihatkan satelit BRIsat dengan panel surya yang beroperasi penuh, sementara sisi kanan menunjukkan para prajurit di lapangan yang terkendala alat komunikasi saat mengevakuasi warga di tengah genangan air, mencerminkan ironi kesenjangan infrastruktur yang dibahas dalam artikel.
JAKARTA (Utusan Rakyat) – Insiden hilangnya kontak dengan sejumlah personel TNI selama lima hari di tengah bencana banjir Aceh Tamiang memicu pertanyaan mendasar mengenai efektivitas infrastruktur komunikasi pertahanan negara. Peristiwa ini menyoroti kesenjangan tajam antara keberadaan satelit BRIsat senilai Rp 3,375 triliun yang mengorbit aktif di angkasa dengan keterbatasan peralatan taktis yang dipegang prajurit di lapangan.
Secara teknis, satelit BRIsat yang diluncurkan pada 2016 masih beroperasi penuh di slot orbit 150.5 Bujur Timur dan memiliki empat transponder khusus yang dialokasikan untuk komunikasi negara, termasuk militer. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kecanggihan infrastruktur di orbit geostasioner tersebut menjadi tidak relevan ketika unit taktis di zona bencana tidak dilengkapi dengan terminal penerima yang memadai, seperti telepon satelit atau perangkat VSAT portabel. Ketika banjir melumpuhkan gardu listrik dan menara BTS seluler terendam, prajurit yang hanya mengandalkan radio konvensional atau telepon seluler berbasis GSM seketika terisolasi dalam titik buta (blank spot).
Kesenjangan ini kontradiktif dengan semangat kerja sama yang diteken pada Maret 2018, di mana Mabes TNI resmi memanfaatkan jaringan satelit BRI untuk mendukung operasi di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Pengamat telekomunikasi menilai bahwa satelit komunikasi, secanggih apa pun, hanya berfungsi sebagai pemancar pasif yang membutuhkan perangkat aktif di darat. Tanpa distribusi perangkat telepon satelit yang merata hingga ke tingkat Komando Rayon Militer (Koramil) atau regu penyelamat, keberadaan “tol langit” tersebut tidak dapat dimanfaatkan dalam situasi krisis.
Dalam situasi darurat di Aceh Tamiang, keterbatasan ini memaksa pemerintah daerah setempat mencari alternatif lain. Pejabat daerah baru dapat memulihkan komunikasi terbatas setelah menggunakan perangkat berbasis satelit orbit rendah (LEO) seperti Starlink, yang memiliki latensi lebih rendah dan perangkat yang lebih ringkas. Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi ulang doktrin komunikasi taktis TNI, agar investasi triliunan rupiah pada infrastruktur satelit induk dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh prajurit di garis depan.
Insiden ini menjadi pelajaran mahal bahwa kedaulatan digital tidak hanya soal memiliki satelit sendiri di angkasa, tetapi juga tentang memastikan setiap personel di darat memiliki akses terhadap teknologi tersebut. Ke depan, integrasi antara satelit geostasioner seperti BRIsat dengan pengadaan perangkat komunikasi taktis yang tahan bencana harus menjadi prioritas agar insiden putus kontak di tengah operasi kemanusiaan tidak terulang kembali.
Editor: Patrik Tatang
Discussion about this post