Gambar: Ilustrasi visual yang menggambarkan gelombang protes masyarakat dengan tuntutan transparansi dan etika pejabat publik, disandingkan dengan simbol palu hakim yang memecahkan rantai serta siluet pejabat yang tampak ragu di balik jendela, merepresentasikan situasi krisis kepercayaan akibat skandal legislator di Musi Rawas.
Musi Rawas (Utusan Rakyat) – Dugaan perselingkuhan yang menyeret seorang anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas dari Partai Golkar berinisial I kini berkembang menjadi krisis kepercayaan publik terhadap partai berlambang beringin tersebut. Lambannya respons struktur partai di daerah memicu gelombang tekanan masyarakat yang menuntut tindakan tegas dan transparan.
Kasus ini mencuat setelah foto-foto kedekatan tidak wajar antara oknum legislator tersebut dengan seorang perempuan yang bukan istrinya beredar luas di tengah masyarakat. Peristiwa itu diduga terjadi saat yang bersangkutan menjalankan dinas luar di Provinsi Bengkulu, sehingga publik menilai tindakan tersebut bukan sekadar urusan pribadi, melainkan pelanggaran etika pejabat publik.
Masyarakat dan pihak pelapor menilai, diamnya DPD Partai Golkar setempat justru memperkuat dugaan adanya pembiaran. Padahal, laporan resmi disebut telah disampaikan oleh pihak korban.
“Ketika partai tidak segera bertindak, publik akan bertanya: ada apa? Ini bukan hanya soal individu, tetapi soal komitmen Golkar terhadap etika dan moral kadernya,” ujar perwakilan pelapor, Senin (19/01/2026).
Tekanan publik semakin menguat setelah Ketua Umum Badai Anti Korupsi, Moh Didink Arrahim, secara terbuka meminta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar mengambil alih penanganan kasus ini. Ia menilai, jika dibiarkan berlarut, kasus tersebut dapat merusak citra Golkar secara nasional.
“Nama besar Golkar sedang dipertaruhkan. Jika partai terkesan melindungi kader yang diduga melanggar etika berat, kepercayaan rakyat bisa runtuh. Kami akan mendatangi Jakarta dan menggelar aksi besar-besaran di Kantor DPP Golkar jika tidak ada tindakan nyata,” tegas Moh Didink.
Ia juga menyoroti peran Plt Ketua DPD Golkar Sumatera Selatan, Wahaji, yang juga menjabat sebagai Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, agar tidak bersikap pasif menghadapi sorotan publik yang kian meluas.
“Sikap pimpinan sangat menentukan. Jangan sampai publik menilai Golkar membiarkan perilaku tidak terpuji demi melindungi kader,” katanya.
Pengamat politik lokal menilai, kasus ini berpotensi menjadi bola liar secara politik apabila tidak segera ditangani secara terbuka. Menurut mereka, masyarakat kini semakin kritis dan menuntut standar moral tinggi dari wakil rakyat.
Hingga berita ini diturunkan, anggota DPRD Musi Rawas berinisial I belum memberikan pernyataan resmi. Upaya konfirmasi kepada DPD Golkar Musi Rawas, DPD Golkar Sumsel, dan DPP Partai Golkar masih terus dilakukan.
Media ini menegaskan bahwa asas praduga tak bersalah tetap dijunjung, namun ketegasan partai dalam menegakkan etika menjadi ujian serius bagi Partai Golkar di mata publik.
/Kontributor : Hotman Ferizal Saragi/amir
Discussion about this post