FOTO: Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Instagram/KPI Pusat
JAKARTA (Utusan Rakyat) – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyurati stasiun TV yang menayangkan bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ganjar Pranowo dalam siaran azan.
Komisioner KPI bidang Pengawasan Isi Siaran Aliyah mengatakan, surat tersebut sudah dikirimkan dan tinggal menunggu respons dari stasiun TV tersebut.
“Kami sudah mengirimkan kepada lembaga penyiaran (stasiun TV) tersebut, tinggal menunggu respons kesediaan waktu dari pihak lembaga penyiaran,” ujar Aliyah saat dihubungi melalui pesan singkat, Minggu 10 September 2023.
KPI juga tengah melakukan kajian terhadap peristiwa itu dan akan meminta klarifikasi kepada stasiun TV.
“Jadi sabar dulu (untuk hasil temuannya),” imbuh dia.
Sebelumnya, Sekretaris PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membantah scene Ganjar Pranowo sedang shalat dalam tayangan azan maghrib di salah satu stasiun televisi adalah bentuk politik identitas.
“Bukan (politik identitas). Pak Ganjar Pranowo ini sosok yang religius. Religiusitasnya tidak dibuat-buat. Istrinya, Bu Siti Atikoh juga dari kalangan pesantren,” kata Hasto, Jakarta Pusat, Sabtu (9/9).
Sebaliknya, sebagai seorang muslim, Ganjar telah menjadi teladan bagi sesamanya. Hal ini justru patut mendapatkan apresiasi.
“Menjalankan (shalat) lima waktu itu kan merupakan hal yang positif. Bagi umat Kristen mengajak ke gereja. Bagi umat Hindu (beribadah) di pura, itu merupakan sesuatu yang bagus,” papar Hasto.
Hasto menekankan, religiusitas Ganjar sudah ditunjukkan sejak dahulu, terutama sejak mengenyam bangku kuliah.
Dengan demikian, keberadaan scene Ganjar sedang shalat di dalam tayangan azan maghrib diyakini berangkat dari sesuatu yang alamiah.
“(Sedangkan) kalau politik identitas itu kan politik yang tidak mencerdaskan kehidupan berbangsa dan politik yang miskin prestasi,” lanjut Hasto.
Hasto lantas menyinggung bahwa contoh politik identitas secara nyata dapat dilihat dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, beberapa tahun silam.
PDI-P pun berkomitmen untuk tak menggunakan politik identitas dalam kerja-kerja pemenangannya. (Kompas/add-01)
