Gambar: Ilustrasi grafis yang mempertanyakan alokasi dana program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tampak siluet seorang pria berjas memegang tumpukan uang Rupiah, dengan latar belakang beberapa siluet lainnya, menyimbolkan kekhawatiran bahwa program triliunan ini hanya dinikmati oleh kelompok elite atau kalangan berduit, bukan oleh masyarakat yang semestinya menjadi sasaran utama. (Dok. UtusanRakyat/AI)
Jakarta (Utusan Rakyat) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya mencerdaskan anak bangsa melalui pemberian makanan bergizi secara cuma-cuma, kini tengah menjadi sorotan tajam publik. Alih-alih dinikmati masyarakat luas, terutama yang kurang mampu, pelaksanaan MBG justru dianggap sebagai “proyek eksklusif” bagi kalangan yang memiliki modal besar dan kedekatan dengan Badan Gizi Nasional (BGN).
Sejak peluncurannya, MBG mendapat anggaran fantastis mencapai Rp171 triliun, dengan konsep pembangunan dapur Sentra Produksi Pangan Gratis (SPPG) yang membutuhkan modal raksasa sekitar Rp1,5 miliar per unit. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah program ini benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan atau justru menjadi ladang bisnis bagi mereka yang punya modal dan akses khusus?
Dari investigasi dan pengamatan lapangan, dapur SPPG dikelola oleh yayasan dan pihak-pihak yang mayoritas merupakan kelompok modal kuat, mulai dari penyediaan tempat, pembangunan fasilitas hingga distribusi makanan. Alhasil, pelaksanaan MBG nampak seperti arena pembagian proyek yang sarat kepentingan bisnis, sehingga masyarakat bawah yang seharusnya menjadi perhatian utama justru minim mendapat akses nyata.
Program ini sesungguhnya punya potensi besar dalam meningkatkan status gizi masyarakat dan mencerdaskan anak-anak bangsa, sesuai visi awal Presiden Prabowo. Namun, kritik keras muncul karena fakta di lapangan menunjukkan banyak titik ketimpangan dan kecurigaan bahwa dana besar negara justru mengalir ke kantong-kantong modal yang bersinggungan dengan pelaksana proyek. Akankah visi mulia ini dibiarkan berbuah proyek bagi mereka yang berduit dan berkuasa?
Para pakar dan pemerhati sosial mendesak agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh dan audit transparan terhadap pelaksanaan MBG, agar manfaatnya benar-benar sampai ke sasaran. Diperlukan juga langkah-langkah konkret untuk memberdayakan masyarakat kecil dan memastikan bahwa anggaran besar tersebut tidak menjadi sekadar “proyek besar untuk orang kaya”.
MBG idealnya menjadi solusi perbaikan gizi yang merata dan akselerasi pembangunan sumber daya manusia yang inklusif. Jika tidak, kekhawatiran bahwa dana negara ratusan triliun hanya menjadi “sumber keuntungan segelintir pihak” akan terus menggerogoti kepercayaan publik dan visi pembangunan yang berkeadilan.
(H4N4EL)
Discussion about this post