Gambar: Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej (kanan), berjabat tangan dengan Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru (kiri), saat tiba untuk melakukan kunjungan kerja di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sumatera Selatan, Palembang.
Palembang (Utusan Rakyat) – Pemerintah pusat mulai memberi perhatian serius terhadap penguatan penegakan hukum di tingkat daerah. Hal ini terlihat dari kunjungan kerja Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sumatera Selatan, Selasa (13/1/2026).
Kunjungan yang berlangsung di Aula Praja Wibawa tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Satpol PP tidak lagi dipandang sekadar aparat penegak perda, tetapi sebagai garda terdepan penegakan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan profesionalisme.
Didampingi Gubernur Sumsel H. Herman Deru, Wamenkumham menegaskan bahwa ke depan penegakan hukum di daerah harus bergerak dalam satu garis komando nasional yang jelas, terukur, dan akuntabel.
“Penegakan hukum tidak boleh berjalan sporadis. Harus ada standar nasional, pemahaman HAM yang kuat, serta pemanfaatan teknologi agar setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Edward Omar Sharif Hiariej dalam paparannya.
Satpol PP Masuk Era Baru
Dalam pertemuan tersebut, Wamenkumham memaparkan arah kebijakan penegakan hukum ke depan yang menempatkan Satpol PP sebagai institusi strategis. Beberapa fokus utama yang ditekankan antara lain:
Standarisasi prosedur penegakan hukum agar tidak terjadi perbedaan perlakuan antar daerah
Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan hukum dan HAM secara berkelanjutan
Digitalisasi penegakan hukum, mulai dari pelaporan hingga dokumentasi penindakan
Penguatan kolaborasi lintas lembaga dengan kepolisian, kejaksaan, dan institusi hukum lainnya, langkah tersebut dinilai penting untuk menjawab tantangan kompleks di daerah, mulai dari konflik sosial, pelanggaran perda, hingga isu-isu sensitif yang menyentuh hak warga negara.
Sumsel Jadi Contoh Penguatan Daerah
Gubernur Sumsel Herman Deru menyambut baik arahan tersebut dan menilai kunjungan Wamenkumham sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah pusat terhadap daerah.
Sementara itu, Kasat Pol PP Provinsi Sumsel Maha Resi Tama menegaskan kesiapan jajarannya untuk beradaptasi dengan tuntutan baru penegakan hukum yang lebih modern, humanis, dan profesional.
Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi momentum transformasi Satpol PP, tidak hanya di Sumatera Selatan, tetapi juga di seluruh Indonesia, dalam mewujudkan penegakan hukum daerah yang berkeadilan, berwibawa, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Kontributor : Hotman Ferrizal Saragi/amir
Discussion about this post