Gambar: Ilustrasi dramatik menampilkan siluet seseorang dengan gestur kebingungan di tengah grafik ekonomi yang fluktuatif, dengan logo Bank Indonesia dan angka Rp 200 triliun yang mencolok. Visualisasi ini menggambarkan ketegangan dan ketidakpastian dalam pengambilan kebijakan fiskal di tengah tekanan ekonomi yang kompleks, mencerminkan tantangan besar yang dihadapi pengambil kebijakan dalam mengelola stimulus ekonomi dan stabilitas fiskal nasional.
Jakarta (Utusan Rakyat) – Setelah tiga bulan menggantikan Sri Mulyani yang mundur di tengah gejolak sosial, Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa, mengubah arah kebijakan fiskal Indonesia dengan langkah yang tak biasa. Dari krisis kepercayaan publik hingga tekanan pasar, Purbaya memilih jalan berisiko dengan menggelontorkan Rp 200 triliun dana likuiditas dari Bank Indonesia ke perbankan Nasional.
Langkah ini mendorong kredit dan menghidupkan kembali ekonomi yang stagnan, dan menimbulkan hasil campuran. Likuiditas melonjak, tetapi kredit macet di banyak sektor masih menahan laju pertumbuhan. Rilis data dari unit intelijen ekonomi PQL yang berbasis di Jakarta, menyebutnya sebagai “mixed outcome” yang berarti sebuah sinyal bahwa kebijakan berani tidak selalu langsung berbuah manis.
Wiryono Sudiyanto menjelaskan bahwa PQL telah memantau lebih dari 50 sumber data real-time. “Di luar angka, ada sesuatu yang lebih besar sedang dimainkan yaitu politik kekuasaan dalam ekonomi” sebutnya
Kebijakan atau Pernyataan Politik?
Hanya berselang sepekan setelah stimulus jumbo diumumkan, Purbaya melempar isu baru dengan menuding pemerintah daerah menimbun Rp 234 triliun dana yang mengendap di bank-bank daerah. Langkah itu sontak memicu ketegangan dengan beberapa gubernur, terutama dari provinsi-provinsi terbesar di Indonesia
Menurut laporan PQL, tindakan itu bukan sekedar pembenahan fiskal, melainkan “political statement untuk menunjukkan kontrol dan kekuatan.” Purbaya tampaknya ingin menegaskan bahwa kendali fiskal kini berada sepenuhnya di tangan pusat dan itu berarti berada ditangannya.
Publik merespons dengan emosi campur aduk. Data pemantauan AI Sentiment Tracker PQL menunjukkan pergeseran opini publik dari 55% negatif pada awal September menjadi 47% positif pada akhir Oktober. Angka tersebut mencerminkan kebimbangan kolektif antara harapan kepada pemimpin baru yang berani sekaligus kecemasan terhadap risiko besar yang diambilnya.
Di Balik Euforia, Bayangan Krisis
Meski langkah Purbaya memberi angin segar dalam sektor perbankan, namun fondasi fiskal Indonesia menunjukkan retakan yang cukup serius. Beban bunga utang kini mendekati Rp 600 triliun per tahun, sementara penerimaan pajak justru turun sebesar 5,1% year-on-year. “Fiscal sustainability menjadi concern utama,” sebut Wiryono dengan nada dingin khas analis intelijen. Dengan kata lain, negara tengah berjalan di garis tipis antara dorongan pertumbuhan dan jebakan defisit. Bila roda ekonomi tak berputar cepat, stimulus yang dimaksudkan untuk menggerakkan bisa justru menjadi beban yang menenggelamkan.
Dari Prudent ke Populis
Sejak 2006, bayang-bayang Sri Mulyani menguasai arah kebijakan fiskal Indonesia secara disiplin, penuh kehati-hatian dan berbasis data teknokratis. Purbaya memutus tradisi itu. Ia mengedepankan pertumbuhan di atas kehati-hatian, stimulus di atas konsolidasi, populisme di atas teknokrasi.
Laporan PQL menyebutnya sebagai “turning point dalam sejarah kebijakan fiskal Indonesia modern.” Jika berhasil, Purbaya akan tercatat sebagai reformis yang mendobrak dogma ortodoksi ekonomi dan membawa Indonesia ke babak baru. Namun bila gagal, kisah ini akan menjadi peringatan klasik tentang bahaya populisme fiskal tanpa reformasi struktural. Wiryono memang mengakui bahwa analisis intelijen ekonomi yang penuh dengan ketidakpastian. Laporan Unit Intelijen Ekonomi PQL yang memuat 45 halaman itu ditutup dengan kalimat yang menggambarkan esensi kerja analisis intelijen. “Kami tidak membuat cuaca, kami hanya memprediksi badai.” Kata Wiryono. Di tengah turbulensi politik dan ekonomi, kalimat itu terasa relevan. Sebab dalam setiap kebijakan besar, terutama yang lahir dari krisis, keputusan yang diambil bukan hanya soal angka, melainkan taruhan pada masa depan sebuah negara.
Apakah Indonesia sedang memasuki era kebangkitan ekonomi baru, atau justru menuju badai fiskal berikutnya? Untuk saat ini, bahkan intelijen terbaik pun hanya bisa memperkirakan, bukan memastikan, terang Wiryono yang telah membangun bisnis private investigation di Indonesia sejak tahun 1997.
Bisakah Purbaya Bertahan di Tengah Badai?
Setelah mengguncang peta kebijakan fiskal nasional, pertanyaan kini bukan lagi soal apa yang dilakukan Purbaya Yudhi Sadewa, melainkan berapa lama ia mampu bertahan. Karena setidaknya terdapat beberapa hal yang patut dicermati sebagai variabel pengganggu langkahnya yaitu adanya tekanan dari tiga arah sekaligus, dimana menurut pantauan PQL posisi Purbaya kini terjepit di antara tiga tekanan utama yaitu pertama pasar keuangan yang mulai gelisah melihat beban bunga utang meroket dan defisit yang semakin melebar, kedua adalah elit politik yang selama ini nyaman di bawah sistem fiskal “tertib dan aman” ala Sri Mulyani, kemudian pemerintah daerah yang merasa dijadikan kambing hitam atas lambatnya penyerapan anggaran.
Purbaya datang ke Kemenkeu sebagai Menteri tidak dengan dukungan politik kuat, melainkan dengan mandat darurat. Penunjukannya terjadi setelah kerusuhan dan serangan terhadap rumah Sri Mulyani, peristiwa yang mengguncang legitimasi pemerintah di mata publik internasional. Ia menjadi sosok kompromi antara kebutuhan akan wajah baru dan keinginan menunjukkan arah kebijakan yang lebih populis. Namun kompromi semacam itu jarang bertahan lama di dunia politik Indonesia.
“Satu saja langkah yang salah dapat memicu reaksi berantai, seperti penurunan peringkat utang, pelemahan rupiah, atau bahkan krisis kepercayaan investor” jelas Wiryono. Lebih lanjut, PQL mencatat bahwa risiko politik fiskal meningkat tajam sejak pertengahan Oktober dengan indikator “policy conflict index” yang melonjak 37% dibanding bulan sebelumnya. Ini menunjukkan ketegangan antar lembaga dan aktor politik yang semakin nyata. PQL dalam “scenario modeling”-nya memberi probabilitas 60% bahwa Purbaya akan menghadapi tekanan politik besar sebelum Maret 2026, baik dalam bentuk re-shuffle atau pengurangan kewenangan termasuk terjadinya krisis kepercayaan di parlemen.
Publik Mulai Terbelah
Di ranah publik, dukungan terhadap Purbaya masih bersifat fluktuatif. Kenaikan sentimen positif dari 45% menjadi 47% dalam satu bulan memang menunjukkan adanya efek kejut positif, namun volatilitas opini publik justru semakin tinggi. Menurut Wiryono, opini masyarakat pada berbagai platform sosial media juga memperlihatkan dua arus narasi yang kontras yaitu pertama “Purbaya sang pembaharu”, yang berani mengguncang status quo dan kedua yaitu “Purbaya si penjudi fiskal”, yang dianggap mempertaruhkan stabilitas negara demi pencitraan.
AI Tracker PQL mencatat bahwa topik “utang”, “BI stimulus”, dan “konflik pemda” mendominasi percakapan publik dengan tone negatif di atas 60%. Artinya, di balik headline keberanian, bayangan skeptisisme mulai tumbuh. terang Wiryono
Ekonomi sebagai Penentu Akhir
Laporan PQL menyebut bahwa dalam politik ekonomi, nasib seorang menteri jarang ditentukan oleh opini, melainkan oleh hasil nyata pada angka makroekonomi. Jika hingga kuartal I 2026 kredit masih belum tumbuh, investasi tetap rendah, dan penerimaan pajak terus tertekan, maka posisi Purbaya akan rapuh. Tidak peduli seberapa kuat narasinya di media, tapi hasil yang akan bicara. Sebaliknya, bila likuiditas berhasil menyalakan kembali mesin ekonomi, ia bisa bertahan bahkan mungkin menjadi simbol pergeseran paradigma fiskal Nasional. Secara hati-hati dan pragmatis PQL menilai peluang keberhasilan Purbaya seimbang 50:50:
“Kelebihannya, kemampuan teknokratis, jaringan dengan BI dan akademisi, serta pemahaman mendalam tentang ekonomi struktural. Kelemahannya: kurangnya basis politik dan resistensi dari birokrasi yang masih loyal pada model lama” sebut Wiryono
Laporan PQL menyimpulkan bahwa Indonesia sedang melakukan eksperimen ekonomi politik skala besar dengan jangkauan yang sangat luas. Eksperimen itu kini melekat pada nama Purbaya. Bila berhasil, ia akan dikenang sebagai menteri keuangan paling berani setelah era reformasi. Namun bila gagal, sejarah akan menempatkannya di sisi yang sama dengan para pengambil risiko yang kalah oleh waktu dan sistem.
PQL memperkirakan bahwa 6 bulan ke depan akan menjadi periode paling kritis yang disebut sebagai “Jendela Keberhasilan” yang terbuka sangat sempit antara Februari hingga Mei 2026 dimana ketika efek stimulus mulai terukur dan sentimen politik menjelang tahun fiskal baru bisa ditata ulang.
Akhir yang Terbuka
Di dunia fiskal Indonesia, setiap era punya narasinya sendiri. Widjojo Nitisastro menulis bab kehati-hatian dan keteraturan menjadikan ekonomi sebagai alat rekonstruksi pasca kekacauan. Boediono mewariskan bab moderasi-teknokrasi yang tenang di tengah amuk badai politik. Sementara itu, Sri Mulyani memahat dua dekade kedisiplinan, transparansi, dan kredibilitas global. Lalu kini, Purbaya Yudhi Sadewa datang dengan bab yang berbeda yaitu fiskal sebagai instrumen keberanian politik. Ia memutar haluan, bukan sekadar pada angka, namun pada filosofi. Ditangannya, APBN bukan sekadar buku neraca, tapi senjata untuk menggerakkan ekonomi riil. Ia melawan paradigma yang telah lama dijaga yaitu kehati-hatian fiskal adalah satu-satunya kebajikan.
Langkah semacam itu tak asing di panggung global. Dunia pernah menyaksikan Mario Draghi menyelamatkan Eropa dengan kalimat “whatever it takes” atau Janet Yellen yang menyeimbangkan inflasi dan resesi dengan kebijakan ganda. Namun, konteks Indonesia saat ini berbeda, karena keberanian fiskal selalu berhadapan langsung dengan politik transaksional dan birokrasi yang sarat dengan kepentingan.
Purbaya tampaknya memahami satu hal, bahwa dalam politik ekonomi, risiko adalah mata uang kekuasaan. Semakin besar taruhan, maka semakin besar peluang untuk mengubah permainan, tapi juga semakin dekat dengan jurang.
Purbaya tahu bahwa menunggu bukan lagi opsi karena ekonomi butuh impuls. Tapi ia juga tahu persis, sebagaimana laporan PQL “intelijen tidak memutuskan benar atau salah, hanya memprediksi apa yang mungkin akan terjadi. ”Dan kemungkinan itu kini bercabang dua, pertama jalan yang membawa Indonesia pada pertumbuhan baru yang inklusif dan kedua jalan lain yang berujung pada spiral defisit serta kehilangan kepercayaan pasar.
Politik sebagai Variabel Terbesar
“Dalam semua model ekonomi, variabel paling sulit diukur adalah politik. Purbaya boleh punya data, model, dan algoritma. Tapi ia beroperasi di sistem yang logikanya sering tak rasional. Di sinilah ujian terbesarnya, apakah ia bisa bertahan cukup lama untuk melihat hasil kebijakannya sendiri? Atau akan tergulung sebelum stimulusnya sempat berdampak, seperti banyak menteri keuangan lain yang tumbang bukan karena salah angka, melainkan karena salah momentum?” tutup Wiryono
Sejarah menunjukkan: ketika politik goyah, ekonomi jadi collateral damage. Dan dalam lanskap pascareformasi, hanya sedikit teknokrat yang bisa bertahan di atas dua tahun ketika arah fiskal berseberangan dengan elite partai.
Penulis: IG Haroen (Peneliti Senior RiDI)
Discussion about this post