Gambar: Suasana monitoring dan evaluasi terpadu penerapan Standar Pelayanan Minimal oleh Tim Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri di salah satu fasilitas infrastruktur air bersih SPAM Regional Mamminasata, Sulawesi Selatan. Tim pusat bersama pejabat daerah melakukan peninjauan langsung terhadap kualitas pelayanan dasar untuk memastikan penerapan SPM memberikan dampak nyata bagi masyarakat, Rabu (5/11/2025).
MAKASSAR (Utusan Rakyat) – Upaya menghadirkan pelayanan dasar yang lebih cepat, merata, dan berkualitas bagi masyarakat terus diperkuat.
Salah satu langkah nyatanya dilakukan melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sosial.
Untuk memastikan penerapannya berjalan sesuai ketentuan, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) terpadu di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Rabu (5/11/2025).
Kegiatan ini bertujuan memperkuat implementasi SPM agar berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, tim Ditjen Bina Bangda meninjau langsung sejumlah fasilitas pelayanan dasar, di antaranya BPBD Kota Makassar, Puskesmas Tamalate, SLB Negeri Pembina Provinsi Sulsel, SPAM Regional Mamminasata, dan UPT PPSKW Mattiro Deceng Gudang Bencana Alam.
Perencana Ahli Muda pada Setditjen Bina Bangda, Benjamin Sibarani, menjelaskan bahwa kegiatan monev terpadu menjadi salah satu langkah pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat untuk memastikan urusan wajib pelayanan dasar berjalan optimal di daerah.
“Monev ini bertujuan memastikan penerapan SPM benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Kami juga ingin melihat langsung inovasi dan kendala di lapangan agar dapat dicarikan solusi bersama antara pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya.
Dari hasil kunjungan, pelaksanaan SPM di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan adanya inovasi dan peningkatan tata kelola.
Namun demikian, Provinsi Sulawesi Selatan tercatat mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk segera melakukan evaluasi dan perbaikan, agar pelayanan dasar kepada masyarakat dapat lebih optimal.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, Idam Kadir, menyampaikan bahwa penurunan ini tidak semata-mata menunjukkan lemahnya kinerja daerah, tetapi menjadi bahan refleksi untuk memperbaiki tata kelola, koordinasi, serta kesiapan sumber daya manusia dan sarana prasarana di lapangan.
“Kami melihat ini sebagai momentum untuk berbenah. Pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota, khususnya Kota Makassar, perlu memperkuat sinergi agar pelaksanaan SPM di semua urusan bisa lebih baik dan tepat sasaran,” ucapnya.
Dengan upaya bersama, pemerintah berharap kualitas pelayanan dasar di Sulawesi Selatan akan meningkat dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih cepat, merata, dan berkelanjutan.
(ES)
Discussion about this post