Gambar: Suasana depan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Pekanbaru di Mal Pelayanan Publik (MPP) yang tampak sepi, Selasa (31/3/2026). Gangguan sistem jaringan online yang telah berlangsung selama tiga hari terakhir menyebabkan warga gagal mengurus dokumen kependudukan dan memicu kekecewaan publik.
Pekanbaru (Utusan Rakyat) – Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Pekanbaru tampak sepi pada Hari ini, Selasa 31/03/2026. Beberapa warga yang datang untuk mengurus berkas kependudukan justru pulang dengan tangan hampa dan wajah kecewa. Gangguan sistem pengajuan layanan secara online menjadi biang kerok utama, membuat pelayanan publik ini terhenti total.
Menurut keterangan petugas penjagaan pintu masuk kantor, masalah jaringan ini telah berlangsung selama kurang lebih tiga hari terakhir. “Sudah tiga hari ini sistemnya bermasalah, kami hanya bisa arahkan warga untuk coba online lagi,” ujar seorang petugas yang enggan disebut namanya. Sayangnya, hingga kini belum ada informasi resmi mengenai penanganan kendala tersebut maupun estimasi waktu penyelesaiannya.
Kondisi ini bukan yang pertama kali terjadi. Hampir setiap tahun, warga Pekanbaru mengalami hal serupa, terutama saat musim pengurusan dokumen kependudukan meningkat. Namun, penanganan yang lambat dan kurang sigap dari pihak terkait terus menuai sorotan. “Kenapa selalu begini? Harusnya sudah ada perbaikan permanen,” keluh salah seorang warga yang ditemui di depan kantor.
Keluhan masyarakat kian membuncah karena instruksi petugas yang kontradiktif. Banyak warga yang datang langsung ke kantor justru disuruh mengajukan secara online. Ironisnya, platform digital tersebut sedang down, sehingga upaya mereka sia-sia. “Saya sudah coba online berkali-kali, gagal terus. Datang ke sini malah disuruh balik lagi,” papar Rina, seorang ibu rumah tangga yang berniat memperbarui data KTP-nya.
Dampak dari gangguan ini tidak main-main bagi masyarakat. Waktu yang terbuang percuma membuat jadwal kerja atau kegiatan harian terganggu. Belum lagi kerugian finansial, seperti biaya transportasi bolak-balik ke kantor yang jaraknya cukup jauh dari pusat kota. “Saya bolak-balik naik ojek online, sudah ratusan ribu habis. Ini kan uang rakyat,” tambah seorang pedagang kaki lima yang juga menjadi korban.
Fenomena ini mencerminkan tantangan transformasi digital di sektor pelayanan publik. Meski pemerintah kota telah mendorong layanan berbasis online untuk efisiensi, infrastruktur jaringan yang rentan menjadi penghambat utama. Data dari situs resmi Dukcapil Pekanbaru menunjukkan bahwa layanan seperti pembuatan akta kelahiran, KTP, dan KK selama ini bergantung pada sistem terintegrasi yang rawan gangguan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dukcapil Kota Pekanbaru belum merespons secara resmi. Beberapa warga mendesak agar ada pengumuman transparan melalui media sosial atau situs resmi. Mereka juga menuntut solusi sementara, seperti layanan manual di kantor atau perpanjangan tenggat waktu pengurusan dokumen.
Harapan masyarakat kini tertuju pada respons cepat dari pemerintah daerah. Solusi jangka panjang, seperti peningkatan redundansi sistem jaringan dan pelatihan petugas, dianggap krusial untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. “Kami butuh pelayanan yang andal, bukan janji manis saja,” tegas seorang warga yang enggan disebut identitasnya.
/Zakius
Discussion about this post