Gambar: Kepala BNN RI Komjen Pol Suyudi Ario Seto menyampaikan sambutan dan paparan strategis mengenai data terbaru penyalahgunaan narkoba di hadapan peserta Uji Publik Pengukuran Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Periode 2023-2025 yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta.
Jakarta, (Utusan Rakyat) – Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba bukan sekadar data statistik dingin, melainkan senjata strategis yang menjadi landasan utama pengambilan kebijakan nasional. Pernyataan tegas ini disampaikan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Suyudi Ario Seto, saat membuka uji publik pengukuran prevalensi penyalahgunaan narkoba periode 2023-2025 di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Kamis (18/12).
Suyudi Ario Seto menekankan pentingnya *evidence-based policy*, di mana kebijakan harus dibangun atas data valid dan kredibel, bukan asumsi belaka. “Pengukuran prevalensi yang dilakukan secara periodik setiap dua tahun sekali ini mampu memotret secara jelas ancaman dan tren penyalahgunaan narkoba di Indonesia,” ujarnya. Ia menambahkan, “Angka prevalensi selama 17 tahun terakhir cukup fluktuatif dengan fenomena ancaman narkoba yang terus berkembang.”
Hasil survei terbaru periode 2023-2025 mencatat angka prevalensi sebesar 2,11 persen, setara dengan 4,15 juta penduduk usia produktif (15-64 tahun) dari total populasi Indonesia. Angka ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan periode 2023 yang hanya 1,73 persen. Survei ini dilakukan secara nasional melibatkan 34 provinsi dan 134 kota/kabupaten, dengan metodologi yang ketat untuk memastikan akurasi data.
Ketua tim peneliti pengukuran prevalensi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Mashuri Imron, mengungkapkan bahwa angka 2,11 persen ini masih bersifat *under value*. “Kami dan para peneliti meyakini bahwa realita penyalahguna narkoba di lapangan berada jauh di atas angka tersebut,” tegasnya. Menurut Mashuri, faktor lingkungan sosial menjadi pemicu utama kenaikan ini, terutama di kalangan usia produktif yang rentan terhadap tekanan peer group, akses mudah, dan dinamika sosial urban.
Fluktuasi prevalensi selama 17 tahun mencerminkan evolusi ancaman narkoba, dari jenis tradisional seperti sabu-sabu hingga sintetis baru yang lebih sulit dideteksi. Peningkatan ini menjadi alarm bagi bonus demografi Indonesia, di mana kualitas sumber daya manusia (SDM) muda terancam jika tidak ditangani secara holistik.
Tak membuang waktu, BNN langsung mengonversi data riset menjadi langkah strategis yang berjalan paralel. Beberapa program unggulan meliputi:
– Integrasi Kurikulum Anti Narkoba (IKAN): Penyisipan materi anti-narkoba ke dalam kurikulum pendidikan nasional untuk membentuk kesadaran sejak dini.
– Aksi Nasional Anti Narkotika dan Ketahanan Bangsa Dimulai dari Anak (ANANDA Bersinar): Program komunitas yang fokus pada keluarga dan anak-anak sebagai fondasi ketahanan bangsa.
– Pemulihan Kampung Harapan Bersih Narkoba (Bersinar): Inisiatif rehabilitasi berbasis wilayah untuk membersihkan kampung dari jeratan narkoba melalui pendekatan sosial dan ekonomi.
Program-program ini menandai pergeseran paradigma BNN dari penindakan hukum semata ke pendekatan pencegahan, edukasi, dan pemulihan berkelanjutan. Strategi menyasar multi-lapis: keluarga sebagai unit terkecil, lingkungan pendidikan sebagai pusat pembentukan karakter, hingga komunitas wilayah sebagai benteng pertahanan terdepan.
Pendekatan komprehensif ini diharapkan mampu menekan laju peningkatan prevalensi, sekaligus menjaga kualitas SDM Indonesia di tengah bonus demografi. “Dari data ke aksi: BNN berkomitmen membangun ketahanan sosial sejak dini sebagai benteng utama perang melawan narkoba demi kemanusiaan,” pungkas Kepala BNN.
Sumber : BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN RI
(H4N4EL)
Discussion about this post