Gambar: Kolase foto yang menampilkan suasana kegiatan reses Anggota DPR RI H. Mulyadi di Cisarua, Bogor. Dalam gambar, terlihat H. Mulyadi berdialog dengan warga, sementara beberapa peserta membentangkan poster berisi tuntutan seperti “PAK PRESIDEN JANGAN TUTUP MATA PENCAHARIA KAMI,” yang mencerminkan keresahan mereka atas hilangnya pekerjaan akibat kebijakan penertiban di kawasan Puncak.
Bogor (Utusan Rakyat) – Reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, H. Mulyadi, di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, mendapat sambutan hangat dan antusias dari masyarakat setempat. Kehadiran H. Mulyadi yang juga politisi Gerindra ini menjadi momentum bagi warga untuk menyampaikan aspirasi penting, khususnya terkait perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah jalur Puncak, yang menjadi sumber penghidupan bagi ratusan pedagang dan masyarakat adat.
Masyarakat Kecamatan Cisarua dengan semangat membawa poster dan menyuarakan keprihatinan agar tidak ada penutupan atau pembatasan operasi UMKM di jalur Puncak. Aspirasi ini disampaikan langsung kepada H. Mulyadi pada saat reses yang berlangsung pada Sabtu, 10 Oktober 2025. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat mendukung kelangsungan ekonomi warga yang telah bertahan puluhan tahun.
Saat menerima aspirasi tersebut, H. Mulyadi menyambut dengan ramah dan tersenyum, menjawab dengan tegas bahwa fungsi DPR RI sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20A ayat 1 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 adalah menjalankan pengawasan pemerintahan agar tercipta good governance dan clean government. Ia menegaskan, peran strategis DPR adalah memastikan pemerintah bekerja maksimal sesuai harapan Presiden RI, H. Prabowo Subianto.
lH. Mulyadi menyinggung kejadian aksi protes rakyat pada 25 Agustus hingga 9 September 2025 terkait pengemudi ojek online (ojol) Arfan dan 8 korban lainnya, yang menimbulkan kerugian hingga 1 triliun rupiah. Ia mengingatkan pentingnya anggota DPR RI menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) secara maksimal agar suara rakyat tidak lagi terabaikan dan kerugian besar serupa tidak terulang.
Sebagai wakil rakyat di Senayan dari partai Gerindra, H. Mulyadi bertekad menyampaikan aspirasi masyarakat Cisarua langsung kepada Presiden H. Prabowo Subianto. Ia meminta perhatian khusus agar Kementerian Lingkungan Hidup, yang dipimpin oleh Dr. Hanif Faisol, dapat menangani isu lingkungan dengan lebih cermat tanpa merugikan ekonomi dan UMKM lokal yang mencapai 500 pedagang. Dampak negatif terhadap perekonomian nasional dapat diminimalkan dengan langkah kerja yang lebih bijaksana.
H. Mulyadi menegaskan bahwa masukan masyarakat akan diteruskan melalui delegasi wakil rakyat ke Presiden RI. Hal ini sejalan dengan harapan Presiden Prabowo agar anggota DPR RI tampil maksimal dalam menjalankan perannya demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa.
(Mahpudin)
Discussion about this post