Gambar: Suasana kegiatan buka puasa bersama sekaligus peringatan Hari LSM Sedunia yang dihadiri puluhan perwakilan LSM dan ormas se-Sumatera Selatan di Palembang, Jumat (27/2/2026). Acara ini menjadi momentum konsolidasi dan deklarasi damai untuk menjaga stabilitas daerah serta Kamtibmas selama bulan suci Ramadan 1447 H.
PALEMBANG (Utusan Rakyat) – Momentum bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah/2026 Masehi dimanfaatkan puluhan organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Palembang untuk memperkuat konsolidasi sekaligus memperingati Hari LSM Sedunia.
Kegiatan bertajuk “Ramadhan dan Reformasi, Aspirasi Publik untuk Polri yang Humanis dan Akuntabel” itu digelar di Resto Hotel Kusuma, Palembang, Jumat (27/2/2026), dan dihadiri lebih dari 50 perwakilan LSM serta ormas se-Sumatera Selatan.
Namun dari sekian banyak organisasi yang hadir, nama Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu (PMPB) Sumatera Selatan mencuri perhatian. Organisasi yang sempat vakum selama puluhan tahun itu menegaskan comeback-nya dengan sikap yang lebih tegas: menjadi mitra kritis sekaligus penjaga kepentingan publik.
Sekretaris Jenderal PMPB Sumsel, Kgs Sofyan, M.Pd, menyatakan bahwa PMPB tidak ingin sekadar hadir dalam seremoni, tetapi mengambil peran nyata dalam mengawal kebijakan publik di daerah.
“PMPB kembali bukan untuk menjadi penonton. Kami hadir untuk memastikan suara masyarakat benar-benar terdengar dalam setiap kebijakan strategis, baik di tingkat kota maupun provinsi. Jika ada kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, kami akan bersikap tegas dan menyuarakannya secara terbuka,” ujarnya.
Menurut Sofyan, peran LSM dan ormas tidak boleh berhenti pada fungsi sosial semata. Ia menegaskan, di era demokrasi modern, masyarakat sipil harus menjadi pilar kontrol yang rasional, berbasis data, dan berorientasi solusi.
“Kami ingin membangun tradisi advokasi yang cerdas. Kritik harus berbasis kajian, bukan sekadar opini. PMPB akan mendorong penguatan pendidikan politik masyarakat agar publik tidak mudah terpolarisasi dan tetap kritis terhadap kekuasaan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara organisasi masyarakat dengan aparat penegak hukum, khususnya Polri, dalam menjaga stabilitas daerah tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas.
Sementara itu, Ketua Umum LSM GRANSI, Supriyadi, SP, mengatakan kegiatan buka puasa bersama tersebut menjadi ruang silaturahmi sekaligus forum diskusi kebangsaan. Ia menekankan pentingnya menjaga marwah organisasi dan menghindari konflik horizontal.
“Selama ini Sumatera Selatan relatif kondusif. Tidak pernah terjadi bentrokan antar LSM, ormas maupun wartawan. Ini harus kita jaga bersama,” katanya.
Dalam forum diskusi, aktivis sekaligus akademisi Dr. Ade Indra Chaniago mengingatkan pentingnya pemahaman sistem ketatanegaraan, mulai dari eksekutif, legislatif hingga yudikatif. Ia menegaskan, dalam sistem demokrasi, kelompok masyarakat sipil berfungsi sebagai penyeimbang ketika mekanisme oposisi formal tidak berjalan maksimal.
Acara tersebut juga mengundang Direktur Intelkam Polda Sumsel Kombes Pol Tony Budhi Susetyo, S.I.K., M.H., namun yang bersangkutan berhalangan hadir karena agenda mendadak.
Menutup rangkaian kegiatan, seluruh perwakilan ormas dan LSM membacakan deklarasi damai sebagai komitmen bersama menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Provinsi Sumatera Selatan selama Ramadhan.
Bagi PMPB Sumsel, deklarasi itu bukan sekadar simbol.
“Stabilitas daerah bukan hanya tanggung jawab aparat. Ini tanggung jawab kolektif. PMPB siap berdiri di garis depan untuk menjaga Palembang tetap aman, tertib, dan berkeadaban,” tutup Sofyan.
Dengan semangat Ramadhan dan reformasi, organisasi-organisasi masyarakat di Sumsel kini dihadapkan pada tantangan baru: membuktikan bahwa kontrol sosial dapat berjalan beriringan dengan stabilitas daerah—tanpa kehilangan keberanian untuk bersuara.
/Kontributor : Hotman Ferrizal Saragi/amir
Discussion about this post