Gambar: Potret Koordinator Wilayah II HNSI Riau, Edy Zulfan (Edy Teking), saat memberikan keterangan terkait dugaan pencemaran perairan di Dumai.
DUMAI (Utusan Rakyat) – Adanya cairan hitam yang menyatu dengan air laut disepanjang bibir pantai Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai berkemungkinan sebagai penyebab menurunnya jumlah tangkapan ikan para nelayan. Nelayan yang menggantungkan hidup dan mata pencahariannya dari sumber daya kelautan itu mengeluhkan sejak cairan hitam pekat tersebut mengalir dan tembus ke laut ikan yang mereka dapatkan jauh berkurang.
“Kami menduga perusahaan PT. Energi Unggul Persada sebagai sumber asal dugaan limbah dari parit itu,” kata seorang nelayan yang tidak mau identitas nya di publish, kepada Jurnalis, sambil diiyakan rekan-rekannya, Selasa (10/11/2026).
Penelusuran Jurnalis, beberapa hari sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Riau telah turun langsung ke lokasi yang dimaksud para nelayan tersebut. Namun hingga berita ini tayang, Jurnalis belum mendapat informasi dari DLH Riau terkait hasil temuan lapangan tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Koordinator Wilayah II Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Riau Edy Zulfan menyesalkan sikap perusahaan Energi Unggul Persada (EUP).
“Jika benar dugaan limbah yang berasal dari aktivitas PT. EUP sebagai penyebab pencemaran perairan sepanjang pesisir pantai Basilam Baru, ada sanksi ringan hingga berat menanti perusahaan. Kita minta sikap tegas DLH Riau. Sanksi DLH bisa sanksi administratif. Jika keadaan sangat membutuhkan, penegakan hukum bisa dilakukan Gakkum KLH, Polisi, dan Kejaksaan atas rekomendasi dari DLH. Sanksi DLH ini bisa stop operasi bagi PT. EUP,” tegas Edy Zulfan, biasa dipanggil Edy Teking di salah satu warkop.
Berdasarkan regulasi yang berlaku, kata Edy Teking, ada beberapa larangan buang limbah bagi perusahaan. “Yaitu; UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Pasal 59: perusahaan yang menghasilkan limbah B3 wajib mengelola, tidak boleh dibuang begitu saja. Pasal 60: setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin dan Pasal 69 ayat (1) huruf a, e, f: dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran, membuang limbah ke media lingkungan hidup, dan membuang limbah B3 ke media lingkungan hidup. PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, turunan dari UU Cipta Kerja. Mengatur baku mutu air laut, izin pembuangan air limbah ke laut, dan AMDAL. Permen LH No. 26 Tahun 2012 tentang Pembuangan Air limbah ke laut, dumping ke laut itu diperbolehkan tapi wajib izin dari Kementerian LHK dan harus sudah diolah, ada perhitungan daya tampung laut, dan pemantauan limbah berkala. Kalau tanpa izin masuk kategori ilegal,” ucap Edy Teking.
Lanjutnya lagi, ada juga aturan yang melindungi profesi nelayan, diantaranya; UU No. 27 Tahun 2007 jo UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menitikberatkan perlindungan terhadap hak akses nelayan tradisional ke wilayah pesisir. Perusahaan tidak boleh merusak zona tangkap nelayan. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (perubahan UU 31/2004), Pasal 12 berbunyi bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan RI. Ini
pasal yang sering dipakai kalau ikan mati massal atau hasil tangkapan nelayan turun.
“Jika pelanggaran aturan ini terjadi, DLH bisa memberi sanksi berjenjang, mulai dari ringan hingga berat. Untuk pelanggaran ringan, perusahaan diberi waktu perbaikan, misal 30-60 hari. Menurut UU No.32 Tahun 2009 Pasal 80, perusahaan bisa diberi penghentian sementara kegiatan produksi, penutupan saluran pembuangan air limbah, pembongkaran saluran/sarana pembuangan ilegal, penyitaan barang / alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, penghentian sementara seluruh kegiatan atau tindakan lain untuk menghentikan pelanggaran dan memulihkan fungsi lingkungan hidup,” tandas pria berkulit hitam itu.
Hingga berita ini ditayangkan, redaksi belum memperoleh rilis resmi dari DLH Provinsi Riau maupun PT Energi Unggul Persada (PT EUP) terkait dugaan limbah hitam cair tersebut. Redaksi membuka ruang bagi para pihak untuk menggunakan hak jawab dan hak klarifikasi sesuai aturan UU Pers.
/Efendi S dan Jefri
Discussion about this post