Gambar: Puluhan massa LSM Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA) menggelar demonstrasi di Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Rabu (15 April 2026). Dipimpin Direktur SIRA Rahmat Sandi Ikbal, SH, massa mendesak pembatalan pengadaan 4 unit mobil mewah senilai Rp4,94 miliar dan anggaran pakaian dinas Rp3 miliar yang dinilai tidak tepat sasaran. SIRA menuntut dialihkannya anggaran tersebut untuk perbaikan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan di Sumatera Selatan.
Palembang (Utusan Rakyat) – Puluhan massa yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA) menggelar aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Rabu (15 April 2026).
Aksi tersebut dipimpin langsung oleh Direktur LSM SIRA, Rahmat Sandi Ikbal, SH, didampingi Rahmat Hidayat, SE serta Dian HS selaku koordinator lapangan, bersama Sukirman dan puluhan peserta aksi lainnya.
Dalam orasinya, massa menyoroti rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Biro Umum dan Perlengkapan Setda Sumsel yang akan mengalokasikan anggaran untuk pengadaan empat unit mobil mewah senilai Rp4,94 miliar. Selain itu, juga terdapat rencana anggaran sebesar Rp3 miliar untuk pakaian dinas Gubernur dan Wakil Gubernur pada Tahun Anggaran 2026.
Menurut massa aksi, rencana penganggaran tersebut dinilai tidak tepat dan dianggap sebagai bentuk pemborosan anggaran, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit. Mereka menilai kebijakan tersebut tidak mencerminkan keberpihakan kepada rakyat.
“Rencana ini melukai hati masyarakat Sumatera Selatan karena tidak bersifat mendesak dan terkesan mengabaikan kebutuhan prioritas,” ujar salah satu orator.
Massa juga menyoroti masih banyaknya persoalan mendasar di Sumatera Selatan yang dinilai lebih membutuhkan perhatian pemerintah, seperti infrastruktur jalan yang rusak, layanan kesehatan di daerah terpencil yang belum optimal, serta sarana dan prasarana pendidikan yang masih memprihatinkan.
Dalam aksinya, SIRA menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, di antaranya meminta penjelasan terbuka terkait tujuan pengadaan mobil mewah dan anggaran pakaian dinas tersebut.
Selain itu, mereka juga mendesak Gubernur Sumatera Selatan bersama Biro Umum dan Perlengkapan Setda Sumsel untuk membatalkan rencana pengadaan tersebut, serta mengalihkan anggaran ke sektor yang lebih prioritas seperti kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan pemulihan ekonomi masyarakat.
Tak hanya itu, massa juga meminta Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Sumsel untuk menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena kebijakan tersebut dinilai telah menimbulkan polemik di tengah publik.
Aksi demonstrasi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib hingga selesai.
/DN
Discussion about this post