Gambar: Ilustrasi massa buruh dengan seragam serikat pekerja memadati depan gedung Istora Senayan Jakarta, suasana mendung dramatis, bendera merah putih berkibar. (Dok. UtusanRakyat/AI)
JAKARTA (Utusan Rakyat) – Ribuan buruh dijadwalkan memadati kawasan Istora Senayan, Jakarta, pada Rabu, 3 Desember 2025, guna menyuarakan protes keras terhadap kebijakan pengupahan pemerintah. Aksi massa ini digelar di tengah ironi tajam antara besarnya alokasi anggaran perlindungan sosial dalam APBN 2025 senilai Rp503,2 triliun dan realitas kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang dinilai sangat minim.
Gelombang protes ini dipicu oleh keputusan pemerintah yang hanya menyetujui kenaikan UMP 2026 dengan rata-rata sekitar Rp90.000 per bulan. Angka tersebut jauh dari tuntutan serikat pekerja yang mendesak kenaikan sebesar 8,5 hingga 10,5 persen, atau setara dengan penambahan jutaan rupiah untuk mengimbangi inflasi dan biaya hidup yang meroket. Situasi semakin memanas dengan adanya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang melanda industri media nasional baru-baru ini, di mana ratusan pekerja dari berbagai stasiun televisi besar kehilangan pekerjaan mereka.
Ketimpangan antara makroekonomi dan realitas lapangan menjadi sorotan utama para demonstran. Meskipun pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga level 7-8 persen melalui anggaran perlindungan sosial yang fantastis, kalangan buruh menilai kebijakan tersebut tidak menyentuh akar masalah kesejahteraan pekerja formal. Para pemimpin serikat pekerja menilai bahwa bantuan sosial tidak bisa menggantikan struktur upah yang layak, terutama ketika jaring pengaman bagi mereka yang terkena PHK dinilai belum memadai.
Data terkini menunjukkan bahwa industri padat karya dan sektor media sedang menghadapi tekanan berat. Laporan menyebutkan bahwa ratusan pekerja media dari grup besar seperti Kompas TV, CNN Indonesia, TV One, dan Emtek telah terdampak efisiensi perusahaan dalam beberapa bulan terakhir. Fenomena ini menambah urgensi tuntutan buruh agar pemerintah tidak hanya berfokus pada bantuan sosial karitatif, melainkan juga intervensi regulasi untuk melindungi lapangan kerja dan memastikan daya beli kaum pekerja tetap terjaga.
Hingga berita ini diturunkan, perwakilan serikat buruh menyatakan akan terus mengawal jalannya aksi hingga tuntutan mereka didengar oleh pengambil kebijakan. Pemerintah diharapkan segera membuka ruang dialog yang lebih substansial untuk menjembatani kesenjangan antara kemampuan fiskal negara dan kebutuhan hidup layak para pekerja di tengah ancaman ketidakpastian ekonomi global tahun depan.
Editor: Patrik Tatang
Discussion about this post