Gambar: Sejumlah perwakilan massa aksi dari GPK Sumsel berfoto bersama Kepala Bidang Linmas Satpol PP Kota Palembang, Robertus Edison Hendri (seragam dinas), di sela-sela aksi unjuk rasa mendesak realisasi pembangunan kolam retensi di depan Kantor Wali Kota Palembang, Rabu (14/1/2026).
Palembang (Utusan Rakyat) – Puluhan massa yang tergabung dalam Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda Kerakyatan (GPK) Sumatera Selatan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Wali Kota Palembang, Jalan Merdeka, Kecamatan Bukit Kecil, Rabu (14/1/2026).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap rencana pembangunan kolam retensi dan ruang terbuka hijau di 107 kelurahan yang dinilai hingga kini hanya sebatas wacana. Salah satunya adalah pembangunan kolam retensi di Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, yang belum kunjung direalisasikan.
Koordinator aksi, Reza Marliansyah, mempertanyakan komitmen Pemerintah Kota Palembang dalam menangani persoalan banjir yang kerap terjadi saat air pasang dan curah hujan tinggi.
“Sampai kapan masyarakat dibodohi dengan janji-janji yang tidak pasti dan harus terus menikmati banjir setiap kali hujan turun dan air pasang datang. Ini tidak hanya terjadi di Sukarami, tetapi hampir di seluruh wilayah Kota Palembang,” ungkap Reza.
Ia menyampaikan, masyarakat Palembang sangat mengharapkan kenyamanan dan rasa aman tanpa dihantui ancaman banjir dan longsor, seperti yang terjadi di sejumlah daerah lain di Indonesia.
“Kami tidak ingin Palembang mengalami musibah banjir seperti yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, hingga Belitang, Kabupaten OKU Timur, yang sampai saat ini masih dilanda banjir,” ujarnya.
Oleh karena itu, GPK Sumsel mendesak Pemerintah Kota Palembang agar segera mengambil langkah konkret untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur kolam retensi di Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami.
“Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap Pemkot Palembang. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang dipilih oleh rakyat dan seharusnya bekerja untuk kepentingan rakyat,” tegas Reza.
Reza juga membeberkan bahwa Pemkot Palembang telah melakukan pembelian lahan seluas kurang lebih empat hektare yang berlokasi di Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami. Proses pembelian lahan tersebut, kata dia, telah melalui uji petik bersama instansi negara terkait sumber daya air serta melibatkan aparat penegak hukum.
“Dengan adanya pembelian lahan tersebut, tentu sudah tercatat sebagai aset Pemkot Palembang dan sah secara hukum untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat,” jelasnya.
Meski demikian, pihaknya menemukan adanya informasi publik terkait rencana pembangunan kolam retensi yang disebut bermasalah secara hukum.
“Kami tidak mempersoalkan proses hukumnya. Silakan diselesaikan sesuai aturan dan ditindak tegas jika ditemukan pelanggaran. Yang terpenting, pembangunan kolam retensi segera direalisasikan dan tidak diabaikan,” pintanya.
Dalam aksi tersebut, GPK Sumsel mendesak Wali Kota Palembang bersama institusi negara terkait agar segera merealisasikan pembangunan kolam retensi di 107 kelurahan di Kota Palembang.
“Salah satu tuntutan utama kami adalah segera membangun kolam retensi di Simpang Bandara, Kelurahan Kebun Bunga, tanpa alasan apa pun, karena lahannya sudah menjadi aset Pemkot Palembang,” ucap Reza.
Ia menegaskan, jika tuntutan tersebut tidak segera direalisasikan, pihaknya akan kembali menggelar aksi lanjutan hingga mendapatkan jawaban yang jelas dari Pemerintah Kota Palembang.
Aksi demonstrasi tersebut diterima oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat (Linmas) Satpol PP Kota Palembang, Robertus Edison Hendri. Ia mengapresiasi dukungan GPK Sumsel terkait percepatan pembangunan kolam retensi di Simpang Bandara serta ruang terbuka hijau.
“Aspirasi ini akan kami sampaikan langsung kepada Wali Kota Palembang. Terkait permasalahan hukum yang ada, kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan pesan Wali Kota Palembang yang meminta dukungan masyarakat terhadap program-program Pemkot, salah satunya dalam upaya pencegahan banjir.
“Salah satu program yang terus digalakkan adalah Jumat Bersih. Kami mengajak masyarakat untuk proaktif bersama-sama membersihkan aliran sungai di Kota Palembang guna mengatasi permasalahan banjir,” tutupnya.
/DN
Discussion about this post