Gambar: Infografik bertajuk “Navigasi Geopolitik Global: Menakar Keberanian Presiden Prabowo Alihkan Kemitraan Finansial ke Blok Tiongkok di Tengah Tekanan Dolar” yang disampaikan oleh Mahpudin (Kaperwil Jabar) tersebut menyoroti langkah krusial pemerintahan Presiden Jenderal Prabowo Subianto dalam menyikapi peta kekuatan ekonomi dunia tahun 2026 yang kian didominasi oleh Tiongkok.
Bogor (Utusan Rakyat) – Dinamika hubungan bilateral antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (China) secara historis terus mengalami fluktuasi yang dinamis, alih-alih sekadar hubungan linier tanpa tantangan. Catatan diplomatik menunjukkan hubungan kedua negara telah melewati berbagai fase pasang surut yang signifikan. Dimulai dari kemesraan poros Jakarta-Peking pada era Presiden Soekarno yang didasari semangat anti-kolonialisme, pembekuan hubungan diplomatik pada 30 Oktober 1967 di era Orde Baru akibat ketegangan politik pasca-peristiwa G30S, hingga normalisasi kembali pada 8 Agustus 1990 yang kemudian berkembang menjadi kemitraan strategis komprehensif di era modern saat ini.
Memasuki tahun 2026, peta kekuatan ekonomi dunia terbukti mengalami pergeseran besar dengan posisi Tiongkok yang kian dominan di panggung global. Di tengah situasi tersebut, pemerintahan Presiden Jenderal Prabowo Subianto dihadapkan pada tantangan berat kelesuan ekonomi akibat gejolak mata uang asing. Ketergantungan terhadap dolar AS dan institusi finansial Barat seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dinilai kian menghimpit ekonomi domestik, terutama setelah nilai tukar dolar sempat melambung tinggi menembus angka Rp18.400. Dampaknya, sektor ekonomi kelas atas dan eksekutif menengah mengalami kelesuan daya beli akibat lonjakan biaya impor bahan baku produksi. Kondisi ini diperparah oleh ketegangan geopolitik di Selat Hormuz yang jalur bahan bakarnya dikuasai oleh kekuatan penyeimbang global seperti Iran, Rusia, dan Tiongkok.
Merespons situasi tersebut, para ahli ekonomi nasional menilai Indonesia harus mengambil langkah berani untuk mengalihkan kemitraan finansial dari lembaga keuangan Barat ke bank sekutu baru, termasuk institusi keuangan berbasis di Tiongkok. Kebijakan ini diambil demi menjaga ketahanan ekonomi rakyat agar tidak lesu dan mempermudah akses lapangan kerja serta penghasilan di dalam negeri. Meskipun langkah berani mengalihkan arah kebijakan finansial ini membawa risiko geopolitik, termasuk potensi embargo atau konfrontasi dari blok Barat dan sekutunya, keputusan ini dipandang sebagai langkah strategis demi melepaskan diri dari cengkeraman hegemoni ekonomi tertentu.
Langkah berani yang diambil oleh Presiden Jenderal Prabowo ini mendapat gelombang dukungan besar dari sekitar 280 juta rakyat Indonesia. Berlandaskan keyakinan spiritual yang kuat kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat optimistis bahwa kedaulatan bangsa dan negara akan tetap terjaga dari segala bentuk penjajahan modern atau intervensi asing.
Secara sosiologis dan religius, kedekatan geopolitik ini juga selaras dengan nilai-nilai historis-spiritual yang kerap disuarakan, salah satunya merujuk pada pesan masyhur para ulama dan kutipan historis untuk “menuntut ilmu hingga ke negeri China”. Bagi mayoritas masyarakat, signifikansi posisi Tiongkok yang kini menjadi episentrum ekonomi dunia pada tahun 2026 merupakan sebuah realitas yang tak terbantahkan. Kemitraan strategis ini diharapkan menjadi jembatan bagi Indonesia untuk keluar dari krisis dan mewujudkan kemandirian ekonomi yang sejati.
/Mahpudin – Kaperwil Jabar
Discussion about this post