Gambar: Alat berat terlihat beroperasi di lokasi penambangan tanah atau galian C di kawasan Pandam Pasar Durian Mangopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Aktivitas ini diduga merupakan penambangan ilegal yang merusak lingkungan dan belum mengantongi izin resmi dari instansi berwenang.
Palembang (Utusan Rakyat) – Massa yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GRANSI) bersama Forum LSM Bersatu menggelar aksi damai di halaman Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan, Rabu (12/11). Aksi tersebut digelar sebagai bentuk aspirasi publik terkait sejumlah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran di Kabupaten Banyuasin tahun 2023–2024.
Koordinator aksi, Supriadi menyampaikan bahwa pihaknya mendesak Kejati Sumsel untuk memeriksa dan menindaklanjuti dugaan penyimpangan dana di beberapa instansi dan kegiatan pemerintahan di Kabupaten Banyuasin terutama dana hibah MUI 700 JT.
“Kami datang dengan semangat moral, bukan politik. Kami mendesak Kejati Sumsel untuk bekerja profesional, transparan, dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu,” ujarnya di sela aksi.
Dalam pernyataan sikapnya, massa menyoroti beberapa kegiatan dengan nilai anggaran besar, antara lain di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Banyuasin tahun anggaran 2024 sebesar Rp446,7 miliar, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan anggaran Rp377,8 miliar.
Mereka juga menyoroti dana hibah daerah sebesar Rp153,6 miliar, termasuk hibah untuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banyuasin sebesar Rp700 juta yang disebut perlu diaudit transparan agar tidak menimbulkan persepsi negatif publik.
Selain itu, massa juga meminta agar Kejati Sumsel memeriksa pejabat terkait seperti Sekretaris Daerah, Kepala Dinas PUPR, Kepala BPKAD, serta pihak penerima hibah untuk memastikan pengelolaan anggaran publik sesuai peraturan yang berlaku.
“Kami percaya Kejati Sumsel di bawah kepemimpinan Kepala Kejati yang baru, Bapak Ketut Sumedana, akan bekerja profesional dan berpihak pada penegakan hukum, bukan pada kepentingan pihak tertentu,” ujar Supriadi
Dalam delapan butir tuntutan yang dibacakan, LSM GRANSI dan Forum LSM Bersatu juga menegaskan dukungan penuh terhadap langkah-langkah pemberantasan korupsi yang dilakukan Kejati Sumsel. Mereka menyatakan siap kembali turun dengan massa yang lebih besar jika laporan mereka tidak mendapat tanggapan serius.
Secara bergiliran para orator menyampaikan orasinya di antaranya Martin, Bang Ambon, Simon, Pasaribu, Harris, Asmawi, Rizky, dan juga ada perwakilan Mahasiswa, selanjutnya massa Garansi di terima oleh Kasi Pemkum Kejati Sumsel Vanny Yulia Eka Sari SH MH.(DN)
Discussion about this post