Gambar: Massa gabungan organisasi kemasyarakatan membentangkan spanduk tuntutan dan membakar ban di depan gedung Politeknik Negeri Sriwijaya, sementara di bagian lain tampak perwakilan ormas dan pihak kampus duduk bermediasi di ruang rapat resmi yang dindingnya berhias foto Presiden dan Wakil Presiden.
Palembang (Utusan Rakyat) – Ratusan Massa Gabungan Organisasi Masyarakat (Ormas) yang terdiri dari Raja Sriwijaya Yan Hariranto, S.H.,MH, M.Si.beserta Koalisi Aktivis Rakyat Bawah (KARB) DPP Forum Cakar Sriwijaya Gerry Harry Wijaya di dampingi Ketua DPC Cakar Sriwijaya Kota Palembang Edy Medan dan jajaran , Ketua DPD GRIB jaya Sumsel Hasbi Sanaki dan jajaran , Ketua Harimau Sumatera, Satria Amri Ramadhan dan jajaran menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri) Palembang, Senin 8/12/2025.
Aksi ini digelar untuk menyampaikan aspirasi dan protes terkait dugaan abuse of power atau penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan oleh Direktur Polsri. Dugaan tersebut berkaitan dengan penggunaan keuangan pada proyek renovasi ruang pimpinan kampus senilai sekitar Rp 200 juta yang disebut belum dibayarkan.
KARB Serukan Audit Investigatif
Polsri saat ini diterpa isu serius. Koalisi Aktivis Rakyat Bawah (KARB) mengeluarkan pernyataan sikap tegas, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk segera melakukan audit investigatif terkait dugaan kejanggalan tata kelola proyek dan keuangan.
Koalisi menyoroti sejumlah indikasi penyimpangan yang dinilai dapat merugikan negara dan mencoreng integritas institusi pendidikan vokasi tersebut..
Tuntutan paling keras adalah permintaan agar Direktur Polsri dicopot dari jabatan dan diproses hukum. Tuduhan ini didasarkan pada indikasi dugaan korupsi, termasuk belum dibayarkannya pekerjaan renovasi ruang pimpinan bernilai kurang lebih Rp 200 juta.
Gabungan Ormas juga menduga adanya potensi korupsi berjamaah dan pola pengelolaan yang menyerupai “kerajaan bisnis” di lingkungan Polsri. Disebutkan bahwa hampir setiap proyek pembangunan maupun rehabilitasi kampus diduga dikerjakan oleh pihak yang masih memiliki hubungan dekat dengan keluarga besar Polsri, sehingga membuka indikasi konflik kepentingan serta praktik nepotisme.
Tuntutan Aksi , mengajukan beberapa tuntutan, di antaranya Audit Aset Pejabat Mendesak KPK, BPK, dan Kejati Sumsel untuk memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pejabat struktural Polsri untuk memastikan tidak adanya peningkatan kekayaan yang tidak wajar atau indikasi gratifikasi.
Evaluasi Menyeluruh oleh Mendikbudristek Meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk melakukan pemeriksaan total terhadap manajemen Polsri, termasuk sistem pengadaan, pengawasan internal, serta potensi konflik kepentingan. Tujuannya adalah menolak segala praktik yang menyerupai pengelolaan seperti “kerajaan bisnis”
KARB menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan barang dan jasa di Polsri harus berlangsung profesional, transparan, dan sesuai aturan, termasuk regulasi dalam UU Tipikor. Koalisi Siap Mengawal Kasus
Koalisi Aktivis Rakyat Bawah menyatakan komitmennya untuk terus mengawal proses hukum hingga tuntas demi menjaga martabat pendidikan vokasi di Sumatera Selatan. Koalisi ini terdiri dari Harimau Sumatera Bersatu, GRIB Jaya, Forum Cakar Sriwijaya, dan Koalisi Masyarakat Peduli Palembang.
“Pernyataan ini bukan vonis, melainkan dorongan untuk penegakan hukum yang objektif. Kami percaya lembaga negara akan bertindak tegas, adil, dan sesuai hukum demi menjaga Polsri sebagai institusi publik yang bersih dan berintegritas,” ujar salah satu perwakilan KARB.
Massa menuding manajemen kampus tidak transparan serta diduga ada upaya penghambatan dari internal Polsri. Proyek renovasi ruang direktur dengan nilai sekitar Rp200 juta disebut telah selesai sejak 2023, namun hingga kini tak kunjung dibayar
“Selama dua tahun pekerjaan yang telah kami lakukan belum juga dibayar oleh Polsri. Setiap kami tagih selalu tidak jelas,” kata H. Hermansyah, Direktur CV Cendana Cahaya Berjaya, kepada wartawan usai aksi.
Hermansyah bahkan menyebut adanya indikasi pihak tertentu dalam struktur Polsri yang sengaja menunda proses pembayaran.
“Setelah saya analisa, ada bawahan direktur yang seperti menghalangi. Tadi saat mediasi kami sepakat dalam satu minggu harus ada penyelesaian,” ujarnya.
Situasi Memanas, Mediasi Dilakukan oleh pihak Polsri, Aksi massa sempat memanas ketika ratusan demonstran berupaya masuk ke dalam gedung Polsri. Pihak Polsri kemudian mengajak perwakilan massa untuk melakukan mediasi di ruang rapat.
Direktur Polsri, Ir. H. Irawan Rusnadi, M.T., didampingi jajaran pimpinan menyampaikan “Kami akan rapat dan membahasnya secara internal. Terkait tuntutan ini, kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait. Kami meminta waktu satu minggu untuk melakukan pembahasan terlebih dahulu,” tutupnya,
(Amir)
Discussion about this post