Gambar: Suasana aksi unjuk rasa damai yang digelar oleh aliansi gerakan “Riau Menggugat” di depan Kantor PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), Rumbai Camp, Pekanbaru. Aksi yang diikuti oleh berbagai elemen ormas, paguyuban, serta tokoh masyarakat dari berbagai suku ini menyuarakan lima tuntutan krusial kepada Pemerintah Pusat, termasuk pengembalian DBH Migas dan Sawit, hak atas tanah ulayat, realisasi kebun plasma, serta kuota tenaga kerja lokal.
PEKANBARU (Utusan Rakyat) – Ratusan massa yang tergabung dalam gerakan “Riau Menggugat” menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), Rumbai Camp, Pekanbaru, pada Selasa pukul 10.00 WIB. Aksi yang diikuti oleh berbagai organisasi masyarakat (ormas) dan paguyuban se-Provinsi Riau tersebut bertujuan menyampaikan lima tuntutan krusial terkait hak-hak daerah kepada Pemerintah Pusat.
Meskipun berlangsung damai dan tertib, aksi ini diwarnai kekecewaan dari sejumlah tokoh masyarakat akibat tidak adanya perwakilan mahasiswa Riau yang hadir di lapangan.
Panglima Pucuk Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB), Datuk Besar Ismail, menyayangkan ketidakhadiran elemen mahasiswa dalam pergerakan ini. Padahal, aksi tersebut menyatukan berbagai suku dan elemen masyarakat di Riau.
“Hari ini aksi unjuk rasa diikuti oleh perwakilan masyarakat Batak, Minang, Jawa, hingga suku tempatan Sakai. Namun sangat disayangkan, tidak ada satu pun mahasiswa Riau yang tampak hadir. Kami mengajak seluruh mahasiswa Riau untuk ikut berjuang bersama memperjuangkan hak-hak daerah,” ujar Datuk Besar Ismail.
Hal senada disampaikan oleh perwakilan Persatuan Keluarga Batak Riau, Pendeta Jaksen Saragih. Ia menyebutkan bahwa sebelumnya sejumlah elemen mahasiswa telah menyatakan komitmen untuk bergabung dalam perjuangan ini.
“Kami heran sekaligus kecewa. Padahal sebelumnya sudah ada komitmen bersama. Tuntutan yang disuarakan ini juga untuk kepentingan masa depan mereka, termasuk alokasi beasiswa. Sangat disayangkan mereka justru tidak hadir,” tegas Pendeta Jaksen dari paguyuban Batak Simalungun.
Sementara itu, Ketua Keluarga Agam di Riau yang juga menjabat sebagai Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Riau, Yoserizal, menyoroti ketimpangan antara kekayaan alam Riau dan ketersediaan lapangan kerja bagi putra daerah. Menurutnya, potensi sumber daya alam yang melimpah belum berbanding lurus dengan terbukanya akses lapangan kerja lokal.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan lima tuntutan utama kepada Pemerintah Pusat dan pihak pengelola industri di Riau:
- Pengembalian DBH Migas: Menuntut Pemerintah Pusat mengembalikan 70 persen Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor minyak dan gas bumi (migas) untuk kesejahteraan masyarakat Riau.
- Pengembalian DBH Kelapa Sawit: Menuntut pengembalian 70 persen DBH dari hasil sektor perkebunan kelapa sawit di wilayah Riau.
- Pengembalian Tanah Ulayat Adat: Menuntut pengembalian status kepemilikan tanah ulayat adat atas lahan perkebunan sawit hasil sitaan Satgas PKH yang pengelolaannya dialihkan ke PT Agrinas Palam Nusantara kepada masyarakat adat yang berhak.
- Realisasi Kebun Plasma 20 Persen: Meminta seluruh perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) maupun Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Provinsi Riau untuk segera merealisasikan 20 persen dari luas lahan menjadi kebun plasma bagi masyarakat tempatan.
- Kuota Tenaga Kerja Lokal 60 Persen: Meminta seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah Provinsi Riau memprioritaskan penerimaan tenaga kerja lokal dengan kuota minimal 60 persen.
Setelah menyampaikan seluruh tuntutan melalui penyampaian aspirasi dan orasi secara terbuka, ratusan massa dari berbagai ormas dan paguyuban membubarkan diri secara tertib dan kondusif.
/Uli Pasihar Hutabarat
Discussion about this post