Gambar: Ratusan insan pers yang tergabung dalam Koalisi Pers Sumatera Selatan menggelar Aksi Simpatik Unjuk Rasa Jilid II di Mapolda Sumsel pada Rabu (11/11/2026). Aksi yang dipimpin oleh Ketua AMSI, Anang, ini menuntut pengusutan tuntas kasus dugaan pengeroyokan terhadap dua jurnalis, Rahmat Kurniawan (Tribun Sumsel) dan Mulyadi (PalTV), serta mendesak penegakan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers demi menjaga kemerdekaan pers dan perlindungan hukum bagi wartawan.
PALEMBANG (Utusan Rakyat) – Ratusan insan pers Yang tergabung dalam Koalisi Pers Sumatera Selatan menggelar Aksi Simpatik Unjuk Rasa Jilid II di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sumatera Selatan, Rabu (11/11/2026), sekitar pukul 13.00 WIB hingga selesai.
Aksi yang dipimpin Ketua Organisasi AMSI, Anang,tersebut merupakan bentuk solidaritas dan kepedulian insan pers terhadap kasus dugaan pengeroyokan terhadap dua wartawan, yakni Rahmat Kurniawan dari Tribun Sumsel dan Mulyadi dari PalTV, saat menjalankan tugas jurnalistik di depan Mapolda Sumsel pada Selasa, 13 Oktober 2026.
“Ini merupakan bentuk solidaritas Kita sebagai insan jurnalis. Aksi nyata kita adalah aksi bersama. Kami ingin memastikan bahwa kasus kekerasan terhadap wartawan benar-benar diusut tuntas dan tidak boleh terulang kembali,” tegasnya.
Dalam pernyataan sikapnya, Koalisi Pers Sumsel menegaskan bahwa kekerasan terhadap jurnalis bukan sekadar persoalan keselamatan individu, melainkan ancaman serius terhadap kemerdekaan pers dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
Koalisi Pers Sumsel juga mengingatkan bahwa pada Aksi Solidaritas Pers Jilid I, Kamis, 15 Oktober 2026, Kapolda Sumsel Irjen Pol. Rony Samtana telah menemui pimpinan organisasi media dan organisasi jurnalis di Sumatera Selatan.
- Menagih komitmen Kapolda Sumsel terkait investigasi menyeluruh. Koalisi Pers Sumsel meminta perkembangan dan hasil investigasi dibuka secara transparan sebagaimana telah disampaikan dalam pertemuan pada Aksi Jilid I.
- Mendesak penegakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Setiap tindakan yang terbukti menghalangi atau menghambat kerja jurnalistik harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kekerasan terhadap jurnalis tidak boleh dianggap sebagai risiko biasa dalam menjalankan profesi.
- Memberikan tenggat waktu Satu minggu untuk menunjukkan perkembangan penanganan perkara. Apabila dalam waktu tersebut tidak terdapat perkembangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, Koalisi Pers Sumsel menyatakan akan membawa persoalan ini ke tingkat nasional.
Koalisi Pers Sumsel menegaskan, aksi Tersebut bukan semata-mata bentuk solidaritas terhadap dua rekan jurnalis yang menjadi korban kekerasan. Lebih dari itu, aksi ini merupakan perjuangan bersama untuk menjaga kemerdekaan pers, menegakkan supremasi hukum, serta memastikan tidak ada pihak yang kebal terhadap pertanggungjawaban hukum.
Koalisi Pers Sumsel juga berharap kemitraan antara insan pers dan kepolisian dapat terus terjalin dengan baik, berlandaskan sikap saling menghormati, transparansi, dan penegakan hukum.
Kemitraan tersebut, tegas mereka, Tidak boleh dimaknai sebagai upaya membungkam sikap kritis pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial demi kepentingan masyarakat.
“Pers harus tetap merdeka, Jurnalis harus dilindungi, dan setiap tindakan kekerasan terhadap insan pers wajib diproses sesuai hukum yang berlaku.”
/Deni
Discussion about this post