Gambar: Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrullah, S.H., M.H., memberikan keterangan kepada awak media usai menerima temuan data dari PPATK terkait ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terindikasi terlibat permainan judi online. Bertempat di Gedung Balai Serindit, Pekanbaru, pada Rabu (11/11/2026), Prof. Zudan mengimbau seluruh ASN untuk segera menghentikan aktivitas judi online dan menegaskan bahwa pihak pemerintah siap mengambil tindakan tegas serta penegakan disiplin bagi ASN yang terbukti melanggar.
PEKANBARU (Utusan Rakyat) – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrullah, S.H., M.H., mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terindikasi terlibat dalam permainan judi online (judol). Temuan tersebut menjadi sorotan serius karena menyangkut integritas dan kedisiplinan aparatur negara.
“Kami mendapat informasi dari PPATK bahwa ASN kita banyak yang terkena judol, bahkan ada ribuan. Saya sempat temui dan panggil beberapa untuk menanyakan alasannya. Ternyata, mereka ingin mencari harapan baru,” ujar Prof. Zudan di Gedung Balai Serindit, Rabu (11/11).
Ia menjelaskan, sejumlah ASN yang telah dimintai keterangan mengaku bermain judi online karena berharap mendapatkan keuntungan finansial. Aktivitas tersebut kerap dijadikan jalan pintas untuk memperoleh tambahan penghasilan di tengah tekanan ekonomi yang dihadapi.
Kendati demikian, Prof. Zudan menilai bahwa harapan untuk meraih keuntungan dari judi online adalah pemikiran yang keliru. Ia mengingatkan bahwa praktik perjudian justru berpotensi besar menimbulkan kerugian finansial yang parah dan memperburuk kondisi ekonomi pegawai.
“Dia berharap menang judol, padahal kan tidak mungkin menang. Saya minta kepada semua ASN di mana pun berada yang masih bermain judol untuk segera berhenti,” tegasnya.
Prof. Zudan juga mengingatkan bahwa keterlibatan ASN dalam aktivitas judi online sangat sulit disembunyikan. Jejak transaksi keuangan melalui rekening perbankan akan dengan mudah mendeteksi pihak-pihak yang terlibat.
“Karena dari nomor rekening saat melakukan transfer, akan ketahuan siapa Anda. Jadi, kami akan memberikan tindakan tegas,” ungkapnya.
Pihaknya menegaskan tidak akan memandang persoalan ini sebagai pelanggaran ringan apabila terbukti melibatkan pegawai yang bersangkutan. Oleh karena itu, data dan informasi yang diterima dari PPATK akan menjadi acuan utama dalam memperketat pengawasan serta penegakan disiplin pegawai negeri.
Melalui kesempatan ini, Kepala BKN RI mengimbau seluruh ASN yang masih terjerat judi online agar segera menghentikan aktivitas ilegal tersebut sebelum pemerintah mengambil langkah penindakan hukum dan administratif. Peringatan ini sekaligus menjadi kesempatan terakhir bagi para pegawai untuk memperbaiki diri serta menyelamatkan status kepegawaian mereka.
/Uli Pasihar Hutabarat
Discussion about this post