Gambar: Kortastipidkor Polri bersama Polda Sumatera Selatan menggelar konferensi pers di Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Palembang, Kamis (12/11/2026), terkait penyitaan 44 objek aset tanah dan bangunan senilai Rp286,27 miliar. Penyitaan ini dilakukan dalam rangka penyidikan kasus dugaan korupsi fasilitas pembiayaan LPEI periode 2012–2016 guna mendukung pemulihan kerugian keuangan negara.
PALEMBANG (Utusan Rakyat) — Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Polda Sumatera Selatan menyita 44 objek aset berupa tanah dan bangunan dengan nilai keseluruhan mencapai Rp286,27 miliar. Penyitaan tersebut merupakan bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) periode 2012 hingga 2016.
Pengamanan aset tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Palembang, Kamis (12/11/2026). Penyidik juga melakukan pemasangan plang penyitaan secara serentak di sejumlah wilayah sejak pekan sebelumnya hingga Kamis (12/11/2026).
Khusus di wilayah Sumatera Selatan, tim gabungan mengamankan 38 objek aset dengan nilai sekitar Rp24,27 miliar. Aset tersebut tersebar di Kota Palembang sebanyak tiga bidang tanah senilai Rp3,93 miliar, Kota Prabumulih sebanyak enam objek senilai Rp7,08 miliar, serta Kabupaten Ogan Ilir sebanyak 29 objek senilai Rp13,25 miliar.
Selain di Sumatera Selatan, penyidik menyita enam objek aset di luar provinsi, yakni dua objek di Jakarta Selatan senilai Rp248,7 miliar, satu objek di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, senilai Rp4,3 miliar, satu objek di Kota Tangerang senilai Rp2,5 miliar, serta dua objek di Kota Depok senilai Rp6,5 miliar.
Perkara ini bermula dari pemberian fasilitas pembiayaan LPEI kepada PT Duta Sarana Tehnology yang menyisakan kewajiban macet sebesar 9 juta dolar Amerika Serikat. Kondisi tersebut diduga berkaitan dengan kelalaian dalam pemeriksaan kelayakan pembiayaan dan penilaian risiko.
Selanjutnya, LPEI kembali memberikan fasilitas pembiayaan kepada PT Maxima Inti Finance sebesar 47,5 juta dolar Amerika Serikat melalui 17 kali pencairan. Pembiayaan tersebut diduga digunakan untuk menutupi pembiayaan bermasalah sebelumnya tanpa didukung proses verifikasi dokumen dan jaminan yang memadai.
Berdasarkan dua laporan polisi tertanggal 22 Januari 2025, penyidik telah menetapkan enam orang sebagai tersangka. Lima tersangka berasal dari unsur internal LPEI, masing-masing berinisial FH, NH, DSD, IS, dan AS. Sementara itu, satu tersangka lainnya berinisial DM merupakan Direktur Utama PT Maxima Inti Finance pada saat peristiwa terjadi.
Berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nomor 37/SR/LHP/DJPI/PKN.01/09/2025 tanggal 4 September 2025, kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut tercatat sebesar 43.617.739,13 dolar Amerika Serikat atau sekitar 43,62 juta dolar Amerika Serikat.
Pemasangan plang pada objek aset yang disita dilakukan untuk mengamankan aset tersebut agar tidak dialihkan selama proses hukum berlangsung. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya penyidik dalam mendukung pemulihan kerugian keuangan negara.
Kabagops Kortastipidkor Polri Kombes Pol. Ahmad Yusuf Afandi, S.H., S.I.K., M.M. menegaskan bahwa penyitaan serentak lintas wilayah tersebut merupakan bagian dari upaya pengamanan aset dalam proses penegakan hukum.
“Kami memastikan seluruh rangkaian kegiatan penyitaan dan pengamanan aset di lapangan berjalan aman, tertib, dan terukur sebagai bentuk komitmen nyata Polri dalam menyelamatkan keuangan negara,” ujar Kombes Pol. Ahmad Yusuf Afandi.
Sementara itu, Kasubdit 1 Penindakan Kortastipidkor Polri Kombes Pol. Danny Haposan ABS Sianipar, S.I.K., M.H. menyampaikan bahwa penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset lain yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
“Penyidik tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta hak hukum para tersangka, sembari terus melacak aset-aset lain yang terafiliasi dengan perkara ini guna memaksimalkan pemulihan kerugian keuangan negara,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H. menyampaikan bahwa Polda Sumsel mendukung pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan Kortastipidkor Polri, khususnya dalam pengamanan aset yang berada di wilayah Sumatera Selatan.
“Polda Sumsel mendukung penuh setiap langkah penegakan hukum yang presisi dan berintegritas demi menjaga stabilitas keamanan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri,” ungkap Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya.
Melalui penyitaan dan pengamanan aset tersebut, Polri terus berupaya memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan serta mendukung pemulihan kerugian keuangan negara. Polda Sumsel juga berkomitmen memberikan dukungan terhadap setiap langkah penegakan hukum yang dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
/Amir
Discussion about this post