Gambar: Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Rony Samtana, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), SKK Migas Sumbagsel, dan Pertamina melakukan inspeksi serta pengecekan langsung ke kawasan sumur minyak masyarakat di Hindoli, Kabupaten Musi Banyuasin. Penataan lintas sektor ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan sumur minyak rakyat berjalan sesuai ketentuan hukum, kaidah teknik pertambangan yang baik, serta mengutamakan keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan.
MUSI Banyuasin (Utusan Rakyat) – Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., melaksanakan inspeksi serta pengecekan pada kawasan sumur minyak masyarakat di Hindoli, Kabupaten Musi Banyuasin. Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor guna menata aktivitas sumur minyak rakyat agar selaras dengan ketentuan perundang-undangan serta kaidah teknik pertambangan yang baik.
Penataan tersebut melibatkan Polres Musi Banyuasin, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, TNI, SKK Migas, serta Pertamina. Kapolda Sumsel bersama perwakilan SKK Migas Sumbagsel, Bambang, beserta perwakilan Pertamina meninjau langsung kawasan yang selama ini menjadi sorotan pemerintah, mengingat ribuan sumur minyak masyarakat di sana belum sepenuhnya menerapkan standar pengelolaan dan keselamatan kerja.
Kapolda Sumsel menjelaskan bahwa inspeksi ini dimaksudkan untuk memastikan pengelolaan sumur minyak masyarakat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah teknik pertambangan yang baik. Kondisi pengelolaan yang belum tertata dengan baik berpotensi memicu kerusakan lingkungan, berbagai persoalan sosial, hingga gangguan keamanan.
Menurutnya, Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 menjadi salah satu landasan hukum yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengelola sumur minyak sesuai aturan yang berlaku. Ke depan, pengelolaan kawasan ini diharapkan dapat berlangsung melalui mekanisme yang terorganisasi dengan melibatkan koperasi yang mendapat kepercayaan dari pemerintah daerah.
Kapolda turut menekankan pentingnya kesamaan persepsi di antara seluruh pihak dalam mengimplementasikan penataan ini. Ia berharap kawasan Hindoli dapat menjadi percontohan ideal bagi pengelolaan sumur minyak masyarakat, baik di Kabupaten Musi Banyuasin maupun di daerah lain yang memiliki kondisi serupa.
Salah satu fokus utama dalam penataan ini adalah pemberdayaan tenaga kerja lokal. Pemerintah daerah bersama pihak terkait telah menyepakati bahwa para pemilik sumur yang berasal dari luar Kabupaten Musi Banyuasin tetap diwajibkan mengutamakan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja di lapangan.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan baru sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Muba. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong dilakukannya pembinaan secara berkala terhadap para pemilik sumur, pekerja, koperasi, serta para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Di samping pemberdayaan masyarakat, aspek keselamatan kerja menjadi perhatian yang sangat krusial. Kapolda menegaskan larangan keras terhadap segala bentuk aktivitas pekerjaan pada malam hari demi meminimalkan risiko kecelakaan, termasuk bahaya paparan gas yang berpotensi memicu kebakaran maupun ledakan.
Pengaturan jam kerja ini juga berkaitan erat dengan upaya mengantisipasi kelelahan pekerja serta mencegah potensi penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Oleh karena itu, pengawasan terhadap jam operasional, kondisi kesehatan pekerja, dan penerapan standar keselamatan wajib dijalankan secara konsisten.
Langkah penataan ini turut mencakup penguatan sistem pendataan serta pengawasan terhadap setiap individu yang beraktivitas di dalam kawasan sumur minyak. Setiap pekerja maupun pihak yang berkepentingan diwajibkan memiliki identitas yang jelas dan tercatat secara resmi guna mencegah masuknya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab serta menjaga keamanan lingkungan operasional.
Bupati Musi Banyuasin, H. Toha Tohet, menyampaikan bahwa pihak pemerintah kabupaten akan senantiasa mendorong pembinaan terhadap seluruh elemen yang terlibat dalam aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.
“Potensi sumber daya alam di Muba harus mampu membuka kesempatan kerja, mengurangi angka pengangguran, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Toha.
Ia juga berharap agar seluruh pemilik sumur mematuhi aturan penataan yang telah disepakati bersama, termasuk dalam hal pembangunan fasilitas yang lebih terorganisasi agar kawasan tersebut tidak terkesan semrawut.
Sementara itu, mekanisme pengelolaan serta penyaluran hasil produksi tetap harus melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Persetujuan terhadap titik-titik sumur telah menjadi bagian integral dari proses yang saat ini sedang berjalan.
Selanjutnya, dukungan penuh dari pihak Pertamina serta persetujuan dari tim gabungan menjadi tahapan penting sebelum proses pengelolaan dan penerimaan hasil produksi minyak dapat dilaksanakan secara resmi.
Transparansi dalam sistem pembagian hasil juga menjadi perhatian utama agar seluruh pihak dapat memahami dengan jelas hak dan kewajiban masing-masing, termasuk besaran manfaat yang akan diterima oleh masyarakat.
Kepala SKK Migas Sumbagsel, Bambang, menambahkan bahwa penataan kawasan Hindoli tidak hanya sebatas mengatur aktivitas produksi minyak semata, melainkan juga bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman, menjaga kelestarian lingkungan hidup, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mencegah terulangnya berbagai persoalan sosial dan kecelakaan kerja.
Ia berharap kawasan Hindoli dapat menjadi model pengelolaan sumur minyak masyarakat yang tertib, transparan, dan memenuhi kaidah pertambangan yang baik untuk kemudian diterapkan di wilayah-wilayah lainnya.
Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa keterlibatan pihak kepolisian dalam penataan sumur minyak masyarakat merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah, TNI, SKK Migas, dan Pertamina. Koordinasi yang kuat ini sangat penting demi mendukung terciptanya ketertiban, keamanan, serta keselamatan bagi aktivitas masyarakat di kawasan operasional.
Melalui sinergi yang solid di antara seluruh pemangku kepentingan, penataan sumur minyak rakyat di Hindoli diharapkan dapat berjalan lebih terarah, memberikan kepastian terhadap mekanisme pengelolaan, serta menghadirkan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan.
/Amir
Sumber: Humas Polda Sumsel
Discussion about this post