Gambar: Sosok Peri Akri Domo terlihat tersenyum menghadap kamera mengenakan kemeja putih yang dipadukan dengan jas hitam formal dan kacamata berbingkai gelap dengan latar belakang suasana kantor modern yang mencerminkan profesionalitas.
Pekanbaru (Utusan Rakyat) – Bumi Melayu Lancang Kuning, julukan ikonik bagi Provinsi Riau sebagai tulang punggung ekonomi nasional, kini menghadapi paradoks menyedihkan di awal tahun 2026. Wilayah penghasil devisa terbesar dari minyak bumi dan gas alam ini, dengan Pekanbaru sebagai ibu kotanya yang strategis di Sumatera, justru bergeser pelan-pelan menuju ketidakberdayaan finansial. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan APBD Riau dari tahun ke tahun gagal mencerminkan kontribusi raksasa Riau terhadap kas negara, memicu dugaan kuat adanya ketidakoptimalan pengelolaan dan inefisiensi struktural.
Catatan tajam Peri Akri Domo, yang dirilis sebagai pembuka tahun baru, menyoroti ketimpangan ini dengan nada prihatin. “Bumi Melayu Lancang Kuning yang selama ini dikenal sebagai sumber utama devisa keuangan negara RI, pelan tapi pasti bergeser menuju ketidakberdayaannya,” tulis Peri Akri dalam Mahadaya Takzim, penanda tangan catatan tersebut. Pekanbaru, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi tercepat di Sumatera berkat sektor jasa, perdagangan, pendidikan, dan lokasi strategisnya, seharusnya menjadi magnet kemakmuran. Namun, realitas APBD yang minim menunjukkan “sesuatu yang keliru”, khususnya dalam optimalisasi dan efisiensi sumber daya alam yang masih terus berproduksi melimpah hingga detik ini.
Ketimpangan Ekonomi yang Mengkhawatirkan
Data historis menegaskan posisi Riau sebagai penyumbang devisa terbesar melalui ekspor minyak dan gas, yang mendominasi neraca perdagangan Indonesia. Namun, alokasi kembali ke daerah melalui APBD justru stagnan atau bahkan menurun secara relatif. Subhanallah, ironisnya, kekayaan alam ini tidak diterjemahkan menjadi kesejahteraan warga lokal. “Terlalu kuat negeri ini untuk dilemahkan, terlalu besar untuk dikecilkan, terlalu tinggi untuk direndahkan oleh segenap kepentingan kelompok miskin tanggung jawab dan tidak visioner,” tegas Peri Akri Domo, menuding elit lokal yang terlena dengan dinamika sempit.
Penjabaran lebih dalam mengungkap fakta krusial: meski produksi migas Riau tetap tinggi “dengan Blok Rokan dan sekitarnya sebagai andalan” porsi bagi hasil (DBH) dan PAD gagal dimaksimalkan. Faktor-faktor seperti birokrasi lambat, korupsi potensial, dan kurangnya diversifikasi ekonomi menjadi biang kerok. Pekanbaru, yang seharusnya jadi kota metropolitan Sumatera, kini terperangkap dalam lingkaran ketergantungan minyak tanpa inovasi visioner di sektor lain seperti pariwisata Melayu atau agroindustri.
Panggilan Kontrol Sosial untuk Pemimpin
Catatan ini bukan sekadar keluhan, melainkan undangan terbuka bagi cerdik pandai, tokoh masyarakat, handai taulan, dan pihak peduli untuk berdiskusi. Peri Akri Domo mengajak “kontrol sosial” guna membangunkan pemimpin Riau dari kelalaian. “Segenap keberlimpahan bumi Melayu Lancang Kuning ini masih terus berproduksi, tapi kenyataannya terlalu banyak yang tidak sesuai ekspektasi,” tambah Peri Akri. Diskusi ini diharapkan mendorong positioning ulang Riau sebagai “negeri digdaya yang belum berdaya”, dengan tuntutan transparansi APBD dan reformasi tata kelola.
Paradoks ini menggema nasional: bagaimana daerah kaya bisa miskin? Riau patut jadi studi kasus bagi reformasi desentralisasi fiskal di Indonesia. Masyarakat diajak berpikir: apa langkah konkret selanjutnya?
(H4N4EL)
Discussion about this post