Gambar: Foto bersama Ketua Umum BPP Badan Dapur Nasional (BDN), Drs. Basyaruddin Siregar, S.SP., didampingi Ketua BDN Sumatera Selatan, Dr. Rahidin H. Anang, beserta jajaran pengurus kabupaten/kota se-Sumatera Selatan usai rapat konsolidasi di sebuah rumah makan di Palembang. Tampak suasana akrab dengan latar belakang ruangan bernuansa kayu dan meja yang menyajikan sisa hidangan rapat.
Palembang (Utusan Rakyat) – Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Badan Dapur Nasional (BPP BDN), Drs. Basyaruddin Siregar, S.SP, menghadiri rapat konsolidasi Badan Dapur Nasional (BDN) yang digelar di Kota Palembang, Selasa (27/1/2026).
Rapat konsolidasi tersebut turut dihadiri Ketua BDN Provinsi Sumatera Selatan Dr. Rahidin H. Anang, serta diikuti para pengurus BDN kabupaten/kota se-Sumatera Selatan, termasuk pengurus BDN Kota Palembang.
Dalam sambutannya, Basyaruddin Siregar menyampaikan bahwa kehadirannya di Palembang bertujuan untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menyatukan pemahaman seluruh pengurus BDN, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
“Kedatangan saya ke sini untuk melakukan konsolidasi kepada seluruh pengurus BDN Provinsi Sumsel dan pengurus kabupaten/kota yang ada,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah mengelola dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak Agustus 2025. Dari pengalaman tersebut, ia menilai masih banyak kekurangan dalam pengelolaan dapur MBG di Indonesia, khususnya karena belum adanya organisasi yang secara khusus memayungi para pemilik dapur MBG.
“Saya melihat masih banyak kekurangan. Siapa yang memayungi dapur MBG di seluruh Indonesia? Selama ini belum ada,” jelasnya.
Menurut Basyaruddin, selama ini yayasan hanya berperan dalam pengurusan perizinan pendirian dapur MBG. Namun ketika muncul persoalan internal, yayasan tidak memiliki kewenangan untuk ikut menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Kehadiran BDN ini untuk menyatukan pikiran-pikiran positif, sehingga persoalan dapur MBG bisa diselesaikan bersama,” katanya.
Lebih lanjut, Basyaruddin menegaskan bahwa BDN berada di bawah Badan Gizi Nasional (BGN). Ia menyebutkan bahwa proses deklarasi BDN telah disetujui dan akan dilanjutkan dengan pelantikan pengurus secara nasional.
“Langkah pertama deklarasi sudah disetujui. Langkah kedua adalah pelantikan. Awalnya direncanakan di Jakarta, namun dipindahkan ke Kota Prabumulih,” ungkapnya.
Pelantikan pengurus BDN tersebut rencananya akan dilakukan langsung oleh Kepala BGN. Ia juga menegaskan bahwa Sumatera Selatan menjadi satu-satunya provinsi yang ditetapkan sebagai proyek nasional dalam mendukung ketahanan pangan.
“Presiden Prabowo mendorong gerakan menanam sayur menuju kedaulatan pangan nasional dan berlanjut ke ketahanan pangan nasional. Sumsel menjadi satu-satunya provinsi yang menjadi proyek nasional,” tuturnya.
Terkait tugas dan fungsi BDN, Basyaruddin menjelaskan bahwa BDN berperan dalam pengawasan, namun tidak mencampuri urusan internal dapur MBG.
“BDN ikut mengawasi, tapi tidak mencampuri urusan dapur. Jika ada kekurangan atau temuan, satgas kabupaten melapor ke provinsi, dari provinsi ke saya, lalu saya sampaikan ke BGN dan Presiden,” jelasnya.
Selain pengawasan, BDN juga bergerak di bidang usaha guna mendukung ketersediaan bahan baku dapur MBG.
“Kita menanam sayur, kita suplai ke dapur. Atau pihak dapur bisa mengambil langsung ke kita sebagai supplier,” tambahnya.
Di akhir kegiatan, Basyaruddin mengimbau seluruh pengurus BDN di Sumatera Selatan serta kabupaten/kota agar menjalankan tugas dengan penuh ketekunan dan keikhlasan.
“Kehadiran BDN adalah untuk menyelesaikan persoalan dapur MBG,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua BDN Provinsi Sumatera Selatan Dr. Rahidin H. Anang menyampaikan bahwa kehadiran Ketua Umum BDN ke Palembang memberikan kepastian arah sekaligus memperkuat keyakinan seluruh pengurus terhadap eksistensi BDN.
“Kedatangan Ketua Umum ke Palembang ini untuk memantapkan pengurus dalam menggerakkan dapur nasional, khususnya di Sumatera Selatan dan umumnya di Indonesia,” ujarnya.
Rahidin menjelaskan bahwa selama ini masih terdapat keraguan terkait posisi dan hubungan BDN dengan Badan Gizi Nasional. Namun melalui rapat konsolidasi tersebut, seluruh pengurus memperoleh kejelasan.
“Dengan hadirnya Ketua Umum, semua pengurus baik provinsi maupun kabupaten/kota merasa puas dan tidak ragu lagi. Secara implisit BDN ini sudah direstui oleh BGN,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pelantikan pengurus BDN secara nasional akan digelar di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, sekaligus dirangkai dengan agenda penanaman perdana sebagai bagian dari program ketahanan pangan.
“Sumsel betul-betul dipersiapkan sebagai tuan rumah. Setelah dialog dan diskusi terbuka, semuanya sudah clear,” katanya.
Rahidin juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini sudah enam kabupaten/kota yang mengikuti pertemuan khusus bersama Ketua Umum BDN. Sementara daerah lainnya tengah dipercepat pembentukan kepengurusannya.
“Hari ini kami mulai bergerak ke Muara Enim, kemudian Lubuk Linggau, Musi Rawas, Muratara hingga PALI. Target Februari seluruh 17 kabupaten/kota sudah clear,” pungkasnya.
/Kontributor : Deva/amir
Discussion about this post