Gambar: Dua warga Desa Sungai Pinang, Kabupaten Musi Rawas, Erliansyah dan Sira Yudin, saat menyampaikan keterangan pers terkait tuntutan kejelasan hak kemitraan lahan plasma yang belum direalisasikan oleh PT Daya Agro Lestari (DAL). Warga mendesak perusahaan dan KUD Pinang Mandiri untuk transparan dalam membuka data serta dokumen penerima manfaat demi mendapatkan kepastian hukum dan ekonomi.
MUSI RAWAS (Utusan Rakyat) – Persoalan ketidakjelasan realisasi hak kemitraan lahan plasma yang dipertanyakan warga Desa Sungai Pinang, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, kembali menjadi sorotan. PT Daya Agro Lestari (DAL) didesak memberikan penjelasan secara terbuka terkait status lahan, data penerima manfaat, serta alasan belum adanya kepastian atas hak plasma yang diklaim warga telah tercatat sejak 2017.
Dua warga, Erliansyah dan Sira Yudin, mempertanyakan kepastian hak kemitraan plasma yang menurut pengakuan mereka tercantum dalam dokumen Nomor 383/KPTS/DISBUN/2017. Keduanya menyebut nama mereka terdata sebagai calon penerima atau penerima manfaat program plasma.
Namun, hingga November 2026, keduanya mengaku belum memperoleh kejelasan mengenai realisasi hak tersebut, baik menyangkut keberadaan fisik lahan, pola pengelolaan maupun manfaat ekonomi yang seharusnya diterima.
Untuk mendapatkan kepastian, kedua warga telah menempuh jalur persuasif dengan menyampaikan surat permohonan klarifikasi secara resmi kepada pimpinan PT Daya Agro Lestari pada Selasa (3/11/2026).
Dalam surat tersebut, warga meminta perusahaan memberikan penjelasan terhadap lima poin penting, yaitu:
- Memastikan kebenaran pencatatan nama Erliansyah dan Sira Yudin dalam daftar calon penerima atau penerima manfaat program plasma.
- Menjelaskan alasan serta kendala administratif, hukum maupun operasional yang menyebabkan hak tersebut belum memperoleh kejelasan.
- Membuka informasi mengenai lokasi, luas, kondisi fisik, dan status lahan yang diperuntukkan bagi penerima manfaat.
- Menyampaikan kepastian mekanisme penyelesaian beserta target waktu yang jelas.
- Menjelaskan apabila terdapat perubahan data, pengalihan, atau kebijakan perusahaan yang berdampak terhadap hak masyarakat.
Surat Klarifikasi, Warga Minta Kepastian
Perwakilan warga menyampaikan bahwa surat permohonan klarifikasi tersebut telah diserahkan secara langsung kepada pihak manajer perusahaan. Mereka berharap adanya tanggapan dan penjelasan terbuka agar persoalan yang telah berlangsung cukup lama tersebut dapat segera menemukan titik terang.
“Kami masih mengutamakan musyawarah dan penyelesaian secara kekeluargaan. Namun, kami membutuhkan kejelasan. Kalau memang nama kami tercatat, tunjukkan data dan jelaskan bagaimana status lahan tersebut. Jangan sampai persoalan ini terus berlarut-larut tanpa kepastian,” ujar Yansya, Kamis (12/11/2026).
Warga juga berharap perusahaan memberikan kesempatan untuk mencocokkan dokumen dan data yang dimiliki masyarakat dengan data perusahaan maupun Koperasi Unit Desa (KUD) yang mengelola program plasma.
“Kami berharap pihak perusahaan memberikan ruang untuk penjelasan secara terbuka. Kami masih mengingat lokasi lahan yang kami maksud. Karena itu, kami ingin persoalan ini ditelusuri dan diselesaikan berdasarkan data serta dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.
Sebagai bentuk keseriusan, salinan surat permohonan klarifikasi tersebut juga telah ditembuskan kepada sejumlah instansi pemerintah terkait. Warga berharap instansi berwenang dapat melakukan pengawasan dan memfasilitasi penyelesaian apabila ditemukan ketidaksesuaian data maupun persoalan administrasi.
Koalisi Mata Publik Desak Perusahaan Transparan
Terpisah, Ketua Koalisi Mata Publik Sumatera Selatan, Azuzet Jack, menyayangkan belum adanya kepastian yang diterima kedua warga terkait permohonan klarifikasi hak kemitraan plasma tersebut.
Menurutnya, persoalan hak masyarakat tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa penjelasan yang transparan, terlebih apabila warga memiliki dokumen yang menjadi dasar untuk meminta kepastian.
“Kami meminta PT Daya Agro Lestari tidak bersikap tertutup. Berikan penjelasan secara terbuka dan profesional. Apabila kedua warga memang tercatat dalam dokumen sebagai calon penerima atau penerima manfaat plasma, perusahaan harus menjelaskan bagaimana perkembangan dan status hak tersebut,” tegas Azuzet Jack.
Ia juga meminta perusahaan memfasilitasi pencocokan data antara masyarakat, manajemen perusahaan, dan KUD yang mengelola kemitraan plasma.
“Jangan biarkan masyarakat terus bertanya tanpa mendapatkan jawaban. Segera buka data, periksa dokumen, dan cocokkan seluruh administrasi antara pihak perusahaan dengan KUD. Jika terdapat perbedaan data atau persoalan dalam pelaksanaan kemitraan, harus dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan,” katanya.
Azuzet menegaskan, apabila persoalan tersebut belum mendapatkan penyelesaian, pihaknya mendorong instansi perkebunan dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya untuk melakukan penelusuran serta pengawasan terhadap pelaksanaan program kemitraan plasma.
GM PT DAL Benarkan Surat Diterima, KUD Pinang Mandiri Akan Lakukan Pengecekan
Sementara itu, perkembangan terbaru datang dari pihak manajemen PT Daya Agro Lestari. GM PT DAL, Bram Ibrahim, saat dikonfirmasi pada Sabtu (14/11/2026), membenarkan bahwa pihaknya telah menerima surat permohonan klarifikasi dari warga tersebut.
Ia menjelaskan, surat tersebut telah diteruskan kepada pihak KUD Pinang Mandiri untuk ditindaklanjuti melalui pengecekan data.
“Saya sedang berkomunikasi dengan pihak koperasi. Langkah yang dilakukan pihak KUD akan melakukan pengecekan,” ujar Bram Ibrahim, Sabtu (14/11/2026).
Pernyataan tersebut menjadi perkembangan dalam upaya mencari kejelasan atas persoalan hak plasma yang dipertanyakan warga. Masyarakat kini berharap proses pengecekan oleh KUD Pinang Mandiri dapat dilakukan secara transparan, sehingga status lahan dan data penerima manfaat dapat diketahui secara jelas.
Menunggu Hasil Pengecekan dan Kepastian Hak Warga
Warga berharap komunikasi antara pihak perusahaan dan KUD Pinang Mandiri segera menghasilkan kejelasan. Mereka meminta agar seluruh dokumen dan data administrasi diperiksa secara menyeluruh sehingga tidak ada lagi pertanyaan mengenai status hak kemitraan plasma yang mereka persoalkan.
Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya kepada PT Daya Agro Lestari, KUD Pinang Mandiri, maupun instansi pemerintah terkait untuk menyampaikan klarifikasi, penjelasan, dan hak jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemberitaan ini merupakan penyampaian aspirasi warga yang masih membutuhkan verifikasi dokumen serta penjelasan dari seluruh pihak terkait. Transparansi, keterbukaan informasi, dan kepastian hak masyarakat diharapkan menjadi dasar penyelesaian persoalan tersebut secara adil dan profesional.
/Denny S
Discussion about this post