Gambar: Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin (tengah, berkemeja biru) bertukar cinderamata dengan Menteri Luar Negeri Republik Belarusia Maxim Ryzhenkov (tengah, berjas hitam).
Jakarta (Utusan Rakyat) – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Republik Belarusia, Yang Mulia Maxim Ryzhenkov, beserta delegasi, pada Selasa, 5 Agustus 2025, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Belarusia di berbagai sektor strategis. Penerimaan resmi ini dipimpin langsung oleh Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin, yang turut didampingi Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai, Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI Gusti Farid Hasan Aman, Wakil Ketua BKSP DPD RI Darmansyah Husein, Sekretaris Jenderal DPD RI Komjen Pol. Muhammad Iqbal, serta Deputi Bidang Administrasi Lalu Niqman Zahir.
Dalam sambutannya, Ketua DPD RI menyampaikan bahwa Belarusia merupakan mitra penting Indonesia di kawasan Eurasia, sementara Indonesia juga sangat strategis bagi Belarusia dalam menjangkau kawasan Asia Tenggara. “Hubungan yang sudah mapan ini perlu kita isi dengan interaksi yang lebih konkret dan substantif, baik dalam ranah politik luar negeri, investasi, perdagangan, teknologi, hingga pertahanan. Dalam konteks parlemen, DPD RI siap memainkan peran aktif untuk memperluas dan memperkuat kerja sama tersebut,” ujar Sultan.
Sultan juga menyinggung usulan DPD RI sejak sepuluh tahun lalu agar Indonesia membuka Kedutaan Besar di Minsk, ibu kota Belarusia. Saat ini, urusan diplomatik RI untuk Belarusia masih ditangani oleh KBRI Moskow. Sementara itu, Kedutaan Besar Belarusia sudah hadir di Jakarta sejak 22 Agustus 2011. “Percepatan pendirian Kedubes RI di Minsk ini demi menunjang kerja sama bilateral yang lebih intensif,” ungkapnya. Ketua DPD RI juga mengapresiasi kebijakan Pemerintah Belarusia yang memberikan fasilitas bebas visa 30 hari bagi warga negara Indonesia untuk keperluan wisata, bisnis, konferensi, maupun transit. “Kami juga mendorong agar Indonesia dapat memberikan perlakuan serupa bagi warga Belarusia, terutama dalam semangat pemulihan pasca-pandemi COVID-19,” tegas Sultan.
Menteri Ryzhenkov menyampaikan rasa bahagia dan kehormatan atas sambutan hangat dari pimpinan DPD RI. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Belarusia memandang Indonesia sebagai mitra utama yang sangat strategis, tidak hanya di Asia Tenggara, tetapi juga dalam dinamika global. “Presiden Belarusia menaruh perhatian besar terhadap hubungan bilateral dengan Indonesia. Kami ingin menjadikan Indonesia sebagai mitra kerja sama jangka panjang dalam berbagai sektor, termasuk parlemen,” ujar Ryzhenkov. Dalam waktu dekat, Belarusia akan menjadi tuan rumah Konferensi Ekonomi Internasional yang akan melibatkan negara-negara Eurasia seperti Rusia, Kazakhstan, dan Uzbekistan. Dalam forum ini, Belarusia mengusulkan topik khusus tentang penguatan hubungan ekonomi dengan negara-negara mitra strategis, termasuk Indonesia.
Ia juga mengusulkan peningkatan kerja sama antarwarga atau people-to-people contact melalui skema kota kembar (sister city), pertukaran pelajar, serta pelonggaran kebijakan visa untuk warga Belarusia yang ingin ke Indonesia. “Kami berharap hubungan sosial-budaya ini dapat berjalan seimbang. Jika visa untuk warga kami bisa dilonggarkan, maka akan ada peningkatan signifikan dalam konektivitas warga dan ritme hubungan ekonomi antarkedua negara,” tambahnya.Menanggapi usulan Ketua DPD RI terkait pentingnya menghentikan konflik bersenjata di kawasan Eropa Timur, Menteri Ryzhenkov mengakui bahwa Belarusia sangat terdampak oleh perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Selain wilayah yang terdampak langsung, Belarusia juga dikenakan sanksi ekonomi dari negara-negara Barat.
Namun, ia menyatakan bahwa kondisi ini justru membuka peluang kerja sama dengan negara-negara non-Uni Eropa, seperti Indonesia. “Presiden kami sangat aktif menyerukan gencatan senjata dan perdamaian. Tidak akan ada pihak yang menang dalam peperangan. Masyarakat di kedua pihak sudah lelah dan ingin damai,” tegasnya. Ia juga mengkritik tren peningkatan anggaran militer oleh beberapa negara NATO. “Meningkatkan anggaran militer hingga 30% dari APBN seperti misalnya yang dilakukan Latvia adalah kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Belarusia tidak akan mengikuti langkah seperti itu. Kami akan selalu memilih kesejahteraan rakyat, terutama pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.
Ketua DPD RI menyampaikan bahwa pada 6-10 Agustus 2025, delegasi DPD RI akan melakukan kunjungan resmi ke Moskow untuk memenuhi undangan Ketua Dewan Majelis Federal Federasi Rusia, Yang Mulia Valentina Matvienko. Menanggapi hal tersebut, Menteri Ryzhenkov menyambut baik dan mengundang secara terbuka delegasi DPD RI untuk melanjutkan kunjungan kenegaraan ke Belarusia.
Ketua BKSP DPD RI, Gusti Farid Hasan Aman, dalam pertemuan ini menyampaikan komitmen BKSP untuk terus menjembatani kerja sama antarparlemen yang produktif dan konkret. Ia mengusulkan agar Memorandum of Understanding (MoU) yang pernah ditandatangani antara DPD RI dan Senat Belarusia pada tahun 2015 dapat diperbaharui dalam kunjungan selanjutnya. “Dalam dunia yang dinamis seperti sekarang, kedua negara perlu membangun fondasi kerja sama yang saling menguntungkan, berdasarkan prinsip non-intervensi dan saling menghormati. BKSP siap memfasilitasi pembaruan kerja sama ini dalam berbagai bidang strategis seperti perdagangan, pendidikan, pertanian, hingga industri pertahanan,” jelas Gusti Farid.
Pertemuan resmi ini ditutup dengan pertukaran cinderamata antara kedua belah pihak, dilanjutkan dengan sesi foto bersama.
Sumber : Sekretariat BKSP DPD RI
(HMTS)
Discussion about this post