Gambar: Gubernur Aceh Muzakir Manaf (bertopi merah) menyerahkan dokumen keputusan secara simbolis kepada perwakilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tengah guyuran hujan lebat saat pelantikan massal di Stadion Harapan Bangsa, Lhong Raya, Banda Aceh.
Banda Aceh (Utusan Rakyat) – Ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dilantik di Stadion Harapan Bangsa (Lhong Raya), Banda Aceh, Kamis (29/01/2026), menyatakan terima kasih dan dukungan penuh kepada Gubernur Aceh dan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh atas komitmen mereka dalam memperjuangkan kepastian status dan masa depan aparatur sipil negara di Aceh.
Pelantikan yang berlangsung di tengah hujan deras tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Aceh dengan didampingi Sekda Aceh hingga akhir prosesi. Kehadiran pimpinan daerah sampai acara selesai dinilai sebagai simbol kepemimpinan yang responsif, humanis, dan bertanggung jawab terhadap nasib aparatur pemerintahan.
Para PPPK menilai Sekda Aceh memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh proses pengangkatan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan, tertib administrasi, serta menjunjung prinsip keadilan dan profesionalisme birokrasi. Kepemimpinan yang konsisten dan tenang dinilai memberi rasa aman serta kepastian bagi para aparatur.
Para PPPK juga menyampaikan doa dan harapan agar Sekda Aceh senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk terus mendampingi Gubernur Aceh hingga akhir masa jabatan tahun 2029, serta tetap menjadi pengayom bagi aparatur sipil negara di Aceh.
Sekda Aceh menegaskan bahwa status PPPK merupakan amanah besar untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia mengingatkan bahwa pelantikan bukan akhir perjuangan, melainkan awal pengabdian yang menuntut integritas, disiplin, dan loyalitas kepada negara dan rakyat Aceh.
Dukungan serupa disampaikan Ketua Aliansi PPPK Paruh Waktu Aceh, Mursal Mardani, yang menilai pelantikan massal PPPK sebagai bukti nyata keberpihakan Pemerintah Aceh terhadap aparatur non-ASN. Ia menegaskan Aliansi PPPK Paruh Waktu Aceh mendukung penuh pemerintahan Mualem–Dek Fad dan Sekda Aceh hingga akhir periode 2029.
Sekretaris Jenderal Aliansi PPPK Paruh Waktu Aceh, Nasrul, menambahkan bahwa proses pengangkatan PPPK mencerminkan tata kelola birokrasi Aceh yang semakin transparan, tertib, dan berorientasi pada kepastian hukum. Menurutnya, peran Sekda Aceh sangat sentral dalam menjaga proses tersebut tetap adil dan sesuai regulasi.
Sementara itu, Faijul, perwakilan koordinator lapangan (Korlap) dari salah satu SKPA, menyatakan bahwa dukungan PPPK lahir dari pengalaman langsung merasakan kerja nyata Pemerintah Aceh. Ia menegaskan kesiapan PPPK untuk mendukung dan mengawal pemerintahan Mualem–Dek Fad dan Sekda Aceh hingga akhir masa pemerintahan demi terwujudnya Aceh yang lebih baik.
Pelantikan ribuan PPPK ini menjadi momentum penting dalam penguatan birokrasi Aceh, sekaligus menegaskan komitmen kepemimpinan Pemerintah Aceh dalam membangun aparatur yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkelanjutan.
/Ali
Discussion about this post