Gambar: Suasana aksi unjuk rasa oleh Koalisi Aktivis, LSM, dan Ormas Sumsel Peduli Pendidikan di depan Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Palembang, Jumat (12/9/2025). Demonstran menuntut Gubernur Herman Deru mundur atas dugaan nepotisme dan ketidakpedulian terhadap nasib pendidikan di Sumsel.
Palembang (Utusan Rakyat) – Menyikapi ketidakpedulian Gubernur Provinsi Sumatera Selatan terhadap dunia pendidikan di Sumatera Selatan, nasib 250 calon siswa SMA di daerah tersebut hingga kini tidak jelas dan tidak dapat melanjutkan sekolah. Di sisi lain, Gubernur Provinsi Sumatera Selatan justru sibuk melakukan rotasi pengangkatan jabatan serta pelantikan jabatan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Jumat, 12 September 2025.
Sanusi, selaku Koordinator Aksi, mengatakan bahwa pemerintahan Gubernur Sumatera Selatan yang notabenenya diisi oleh keluarga beserta kroni-kroninya sangat kental dengan indikasi dugaan konspirasi KKN. “Seperti jabatan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Sumsel yang baru-baru ini diisi oleh saudara perempuannya yang bernama Mondya Boni, yang merupakan adik kandung Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru itu sendiri,” ujarnya.
“Maka menyikapi persoalan demikian, kami yang tergabung dalam Koalisi Aktivis, LSM, dan Ormas Sumsel Peduli Pendidikan, dalam tuntutan aksi demonstrasi ini, menolak pelantikan jabatan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Sumsel yang notabenenya merupakan adik kandung Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru. Bagaimana nasib 250 calon siswa SMA untuk tetap bersekolah sampai sekarang tidak jelas?” ungkapnya.
Menurutnya, rotasi beberapa jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel penuh dengan unsur konspirasi KKN. Posisi-posisi strategis di kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan notabenenya diisi oleh keluarga Gubernur Herman Deru dan kroni-kroninya. “Kami meminta jika tidak sanggup jadi Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, segera mundur dari jabatannya. Kami menjuluki Gubernur Sumatera Selatan sebagai ‘Gubernur Nepotisme’ dan ‘Bapak Baling-Baling’ karena sering mengunjungi daerah selalu memakai helikopter,” ungkapnya.
Rahmad Sandi, Direktur SIRA (Suara Informasi Rakyat), menambahkan, “Janji politik Gubernur Sumsel Herman Deru mengenai masalah pendidikan tidak ada yang berjalan, malah yang mencuat adalah isu nepotisme. Seperti Dirut RS Siti Fatimah, Kepala BKD Sumsel, dan baru-baru ini Plt. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan.”
“Kami dari SIRA memberikan penghargaan kepada Gubernur Sumatera Selatan sebagai ‘Bapak Nepotisme’,” tutupnya. (amir)
Discussion about this post