Gambar: Koordinator aksi, M. Sobri, saat menyampaikan orasi di hadapan massa dalam unjuk rasa di depan Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional Sumsel, Palembang, Jumat (12/9/2025).
PALEMBANG (Utusan Rakyat) – Forum Aktivis, Advokat, dan Mahasiswa Sumatera Selatan (Sumsel) kembali menggelar aksi unjuk rasa menyoroti dugaan maraknya praktik mafia perbankan di Bank Sumsel Babel. Aksi ini berlangsung di halaman Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional Sumsel, pada Jumat (12/09/2025).
Demonstrasi yang dikoordinatori oleh M. Sobri, dengan didampingi oleh Ramadan dan Anas sebagai koordinator lapangan, menyuarakan berbagai temuan dan indikasi penyimpangan keuangan yang dinilai telah mencoreng dunia perbankan daerah.
Dalam orasinya, M. Sobri menegaskan bahwa forum yang terdiri dari para aktivis, advokat, dan mahasiswa ini membawa bukti-bukti awal terkait dugaan penyalahgunaan dana serta praktik kredit fiktif yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum di lingkungan Bank Sumsel Babel.
“Kami meminta OJK segera mengusut tuntas dugaan penyimpangan ini. Banyaknya praktik mafia perbankan, termasuk dugaan kredit fiktif, sangat merugikan masyarakat. Bukti-bukti dan laporan akan kami serahkan kepada pihak berwenang,” tegas M. Sobri dalam orasinya.
Forum ini juga menyerukan agar semua pihak merujuk pada Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, yang mewajibkan seluruh pejabat negara dan kepala daerah untuk memberantas korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), dan gratifikasi.
Dalam pernyataan tertulis yang dibagikan kepada awak media, forum ini juga menyinggung sejumlah regulasi yang menjadi dasar hukum dalam tuntutan mereka, antara lain:
- UU RI No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
- UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN,
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
- UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,
- dan berbagai peraturan pemerintah terkait pelaporan keuangan, keterlibatan masyarakat, serta transparansi dalam penyelenggaraan negara.
Forum juga menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan institusi keuangan adalah bagian dari demokrasi yang sehat, dan mendesak agar aparat penegak hukum serta lembaga pengawas, termasuk OJK, tidak menutup mata terhadap laporan-laporan masyarakat.
“Jika tidak ada tindakan tegas, maka kepercayaan publik terhadap sistem perbankan dan lembaga pengawas akan terus merosot. Kami akan terus melakukan aksi sampai ke pusat jika laporan ini diabaikan,” tambah Ramadan, koordinator lapangan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak OJK Sumsel belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan para demonstran. (DN)
Discussion about this post