Gambar: Kepala Disdikbud Kota Dumai, Mukhlis Suzantri, S.Hut., T.M.T., secara simbolis menyerahkan dokumen yang telah ditandatangani kepada Dr. Nilam Suri, Kepala BPMP Provinsi Riau, dalam acara penandatanganan pakta integritas revitalisasi satuan pendidikan tahun 2026 di Kantor Wali Kota Dumai.
DUMAI (Utusan Rakyat) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Dumai menggelar penandatanganan pakta integritas revitalisasi satuan pendidikan untuk tahun 2026, Jumat (25/9/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Asisten I Sekretariat Daerah Kota Dumai Muhammad Yunus, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kementerian Pendidikan, Provinsi Riau, Dr. Nilam Suri, dan Kepala Inspektorat Kota Dumai Drs. Riki Dwi Woro, M.SI, CGAE., CGRA., serta puluhan kepala satuan pendidikan (kepala sekolah).
Kepala Disdikbud Kota Dumai Mukhlis Suzantri, S.Hut., T.M.T., mengatakan penandatanganan pakta integritas bertujuan memastikan pelaksanaan revitalisasi berjalan sesuai aturan.
“Penandatanganan pakta integritas ini agar semua berjalan sesuai koridor. Dengan kontur tanah Kota Dumai yang bergambut, saya ingin memastikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana benar-benar sesuai perencanaan sehingga keselamatan peserta didik dan guru terjamin. Silakan sekolah terlibat langsung dalam pengawasan agar pekerjaan rehabilitasi maupun pembangunan baru sesuai dengan spesifikasi teknis,” ujarnya di lantai 4 Kantor Wali Kota Dumai.
Sementara itu, Asisten I Muhammad Yunus menyampaikan lima poin, antara lain revitalisasi sebagai pendukung mutu pendidikan berkualitas, pentingnya dedikasi dan integritas satuan pendidikan, serta perlunya pengawasan agar pekerjaan transparan dan mutu terjamin.
Kepala BPMP Provinsi Riau Dr. Nilam Suri mengapresiasi langkah tersebut. Menurut dia, penandatanganan pakta integritas merupakan yang pertama di Riau dan menjadi bentuk komitmen moral dan hukum kepada Tuhan, negara, dan peserta didik.
Ia menegaskan revitalisasi bersifat nol toleransi terhadap penyimpangan dan tidak boleh ada penggelembungan anggaran. Anggaran revitalisasi yang bersumber dari APBN ditransfer langsung ke rekening sekolah. Proses pembangunan, kata dia, harus mengacu pada petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak). Jika ada intervensi dari pihak luar, sekolah diminta melapor ke BPMP.
Untuk tahun 2026, jumlah satuan pendidikan penerima revitalisasi di Kota Dumai sebanyak 40 sekolah, terdiri atas 17 TK/PAUD, 17 SD Negeri, dan 6 SMP Negeri.
/Efendi S
Discussion about this post