GEJOLAK INDONESIA, REZEKI BAGI NEGARA LAIN

Ketika Ketidakpastian Dalam Negeri Menjadi Peluang Ekonomi bagi Negara Pesaing

Oleh: Patrik Tatang, S.E.
Analisis Ekonomi | 12 Oktober 2026

Dalam persaingan ekonomi global, peluang investasi tidak selalu hilang ketika sebuah negara gagal memanfaatkannya. Peluang itu bisa berpindah, melintasi perbatasan, dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi bagi negara lain.

Sebuah perusahaan multinasional tidak harus menunggu pabriknya bangkrut untuk memindahkan produksi. Keputusan itu bisa dimulai dari rapat direksi yang memilih menunda ekspansi, mengurangi kapasitas produksi, atau membangun fasilitas baru di negara yang dianggap lebih menjanjikan.

Tidak ada pengumuman besar. Tidak ada upacara perpisahan. Namun, di balik keputusan tersebut, sebuah negara bisa kehilangan investasi, kesempatan kerja, dan potensi penerimaan ekonomi yang seharusnya dapat dinikmati masyarakatnya.

Inilah persoalan yang menurut saya perlu mendapat perhatian serius di Indonesia.

Setiap gejolak yang menciptakan ketidakpastian berkepanjangan di Indonesia berpotensi menjadi peluang ekonomi bagi negara pesaing.

Bukan berarti setiap demonstrasi, konflik politik, atau perubahan pemerintahan otomatis membuat industri hengkang. Persoalannya lebih mendasar: seberapa mampu negara menjaga kepastian berusaha ketika menghadapi berbagai tekanan domestik?

Dalam ekonomi internasional, fenomena pengalihan investasi dikenal sebagai investment diversion, sedangkan perpindahan kegiatan produksi disebut production relocation.

Keduanya merupakan bagian dari dinamika persaingan ekonomi global. Negara yang mampu menyediakan lingkungan usaha lebih kompetitif memiliki kesempatan memenangkan investasi yang tidak berhasil dipertahankan atau diperoleh negara lain.

Vietnam dan Persaingan yang Tidak Menunggu

Vietnam memberikan gambaran menarik tentang bagaimana sebuah negara dapat memperkuat posisinya dalam peta industri dunia.

Menurut data National Statistics Office Vietnam yang diumumkan pada 3 Oktober 2026, ekonomi negara tersebut tumbuh 9,95 persen secara tahunan pada triwulan III 2026. Sepanjang Januari hingga September 2026, realisasi investasi asing langsung mencapai sekitar US$21,07 miliar, meningkat 12,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa Vietnam terus memperluas kapasitas ekonominya di tengah persaingan perdagangan dan investasi internasional.

Namun, peningkatan investasi Vietnam tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa modal tersebut berasal dari perusahaan yang meninggalkan Indonesia. Untuk menyimpulkan demikian, diperlukan data perusahaan, proyek, dan keputusan investasi yang dapat ditelusuri.

Justru di sinilah persoalan yang menarik untuk dikaji.

Indonesia sendiri bukan negara yang kehilangan daya tarik investasi. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat realisasi investasi semester pertama 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun, tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Angka tersebut memperlihatkan bahwa investasi masih terus mengalir ke Indonesia.

Tetapi, apakah meningkatnya investasi otomatis berarti Indonesia telah memenangkan persaingan investasi secara optimal?

Belum tentu.

Sebab, angka investasi yang berhasil masuk tidak menjelaskan berapa banyak proyek yang batal dibangun, ekspansi yang ditunda, atau pesanan produksi yang akhirnya dialihkan ke negara lain.

Di sinilah perbedaan antara mencatat keberhasilan dan mengukur seluruh peluang ekonomi yang tersedia.

Ketidakpastian yang Lebih Mahal daripada Gejolak

Saya berpandangan bahwa ancaman terbesar terhadap investasi bukanlah demonstrasi atau pergantian pemerintahan itu sendiri.

Dalam negara demokratis, kritik, protes, perbedaan pendapat, dan pengawasan publik merupakan bagian yang sah dari kehidupan berbangsa.

Yang berbahaya justru ketika negara gagal mengelola keadaan tersebut sehingga menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan.

Peraturan yang berubah secara mendadak, perizinan yang tidak konsisten, konflik hubungan industrial yang tidak kunjung terselesaikan, penegakan hukum yang sulit diprediksi, hingga kenaikan biaya usaha tanpa peningkatan produktivitas dapat memperburuk iklim investasi.

Bagi investor, biaya produksi yang tinggi masih mungkin diperhitungkan. Risiko pasar juga dapat dianalisis. Namun, ketidakpastian mengenai aturan dan keputusan pemerintah sering kali jauh lebih sulit dimasukkan ke dalam perencanaan bisnis jangka panjang.

Sebuah industri dibangun dengan perhitungan bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Modal besar dikeluarkan dengan harapan bahwa kebijakan, perizinan, infrastruktur, dan lingkungan usaha memiliki tingkat kepastian yang memadai.

Ketika kepastian itu melemah, negara pesaing memperoleh kesempatan.

Mereka tidak harus menunggu industri Indonesia mengalami kerugian atau menutup pabrik.

Cukup dengan menawarkan prosedur yang lebih sederhana, kepastian hukum yang lebih baik, tenaga kerja yang produktif, infrastruktur yang memadai, serta biaya operasional yang kompetitif, negara lain dapat memengaruhi keputusan perusahaan global ketika memilih lokasi investasi berikutnya.

Persaingan itu sering berlangsung tanpa banyak perhatian publik.

Menghitung Investasi yang Tidak Pernah Datang

Selama ini, keberhasilan pembangunan ekonomi kerap ditampilkan melalui besarnya investasi yang masuk, jumlah proyek yang terealisasi, dan banyaknya tenaga kerja yang terserap.

Indikator tersebut tentu penting. Namun, menurut saya, belum cukup untuk menggambarkan daya saing ekonomi secara menyeluruh.

Ada persoalan lain yang lebih sulit diukur, yaitu biaya kesempatan ekonomi atau opportunity cost.

Berapa banyak investor yang pernah mempertimbangkan Indonesia, tetapi akhirnya memilih negara lain?

Berapa banyak perusahaan yang sebenarnya ingin melakukan ekspansi, tetapi menundanya karena ketidakpastian kebijakan?

Berapa banyak pesanan ekspor yang hilang akibat persoalan produktivitas, biaya logistik, atau ketidakmampuan industri memenuhi kebutuhan pasar?

Dan berapa banyak potensi lapangan kerja yang tidak pernah tercipta karena sebuah pabrik akhirnya dibangun di luar Indonesia?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut layak menjadi bagian dari evaluasi kinerja pembangunan nasional.

Pemerintah tidak cukup hanya menyajikan nilai investasi yang terealisasi. Perlu pula dikembangkan pemantauan terhadap proyek yang tertunda, investasi yang batal, penurunan kapasitas produksi, relokasi industri, dan perubahan keputusan investor.

Tentu tidak semua peluang yang hilang dapat dihitung secara pasti. Namun, melalui data proyek, survei investor, dan evaluasi penyebab pembatalan investasi, negara setidaknya dapat memahami di mana kelemahan daya saingnya berada.

Tanpa evaluasi semacam itu, kita berisiko merasa telah berhasil hanya karena angka investasi terus meningkat, sementara peluang yang lebih besar mungkin sedang dimenangkan negara lain.

Persaingan Ekonomi Tidak Menunggu Indonesia Selesai Berbenah

Indonesia memiliki pasar domestik yang besar, sumber daya alam melimpah, posisi geografis strategis, dan potensi tenaga kerja yang sangat besar.

Tetapi seluruh keunggulan tersebut tidak otomatis menjadikan Indonesia pilihan utama bagi investasi industri.

Sumber daya alam memerlukan pengolahan. Pasar besar membutuhkan daya beli. Tenaga kerja membutuhkan keterampilan. Sementara investasi memerlukan kepastian dan lingkungan usaha yang mampu mendukung keuntungan secara berkelanjutan.

Vietnam menjadi pengingat bahwa negara pesaing terus bergerak membangun kapasitas industrinya, terlepas dari apakah Indonesia sedang menghadapi persoalan politik, regulasi, maupun sosial.

Karena itu, menurut saya, menjaga stabilitas ekonomi bukan berarti membungkam kritik atau menghindari perbedaan pendapat.

Justru negara yang kuat adalah negara yang mampu menyelesaikan konflik secara adil, menjalankan hukum secara konsisten, serta memastikan kegiatan ekonomi tetap memiliki kepastian di tengah dinamika demokrasi.

Industri tidak dibangun hanya dengan nasionalisme atau janji politik.

Industri membutuhkan kebijakan yang dapat dipercaya, birokrasi yang efektif, tenaga kerja produktif, infrastruktur yang andal, dan biaya usaha yang kompetitif.

Keberhasilan pemerintah seharusnya tidak hanya dinilai dari berapa besar investasi yang berhasil ditarik, tetapi juga seberapa baik negara mempertahankan industri, memperbaiki daya saing, dan mencegah hilangnya peluang ekonomi.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata tentang Indonesia dan Vietnam. Ini menyangkut kemampuan Indonesia mempertahankan posisinya dalam persaingan ekonomi yang semakin ketat.

Jangan sampai Indonesia terus menghitung investasi yang masuk, tetapi lupa menghitung peluang investasi yang hilang.

Sebab, ketika sebuah kesempatan ekonomi terlewatkan, kerugiannya tidak selalu muncul dalam laporan keuangan negara.

Kerugian itu bisa hadir dalam bentuk pabrik yang tidak pernah berdiri, lapangan kerja yang tidak pernah tercipta, dan kesejahteraan masyarakat yang gagal diwujudkan.

Sementara Indonesia sibuk menyelesaikan ketidakpastian, negara lain mungkin sudah lebih dahulu menikmati peluang yang kita lewatkan.

—

Referensi dan sumber data:

1. “CNBC Indonesia, Auman dari Hanoi: Rahasia Vietnam Menjadi The New Tiger of Asia, 9 Oktober 2026” (https://www.cnbcindonesia.com/opini/20261009144755-14-774792/auman-dari-hanoi-rahasia-vietnam-menjadi-the-new-tiger-of-asia).
2. “Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Realisasi Investasi Semester I 2026, 17 Juli 2026” (https://bkpm.go.id/index.php/id/info/siaran-pers/realisasi-investasi-semester-i-2026-tembus-rp-1-010-t-serap-1-4-juta-tenaga-kerja-langsung).
3. “Pemerintah Vietnam, Viet Nam’s GDP Growth Accelerates to 9.95% in Q3, 3 Oktober 2026” (https://en.baochinhphu.vn/viet-nams-gdp-growth-accelerates-to-995-in-q3-111261003093646463.htm).

No Result