Gambar: Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru (mengenakan pakaian hitam dan mahkota adat) melakukan serah terima tongkat kepada Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Sumsel Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin (mengenakan kemeja putih dan peci hitam-kuning) dalam acara pelantikan pengurus FPK periode 2025-2029 di Hotel Swarna Dwipa Palembang, disaksikan sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat yang mengenakan pakaian adat tradisional Sumatera Selatan, Kamis (30/10/2025).
Palembang (Utusan Rakyat) – Gubernur Sumatera Selatan, Dr. H. Herman Deru, SH, MH, secara resmi melantik pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Sumatera Selatan periode 2025–2029 dalam acara yang digelar di Hotel Swarna Dwipa, Palembang, Kamis (30/10/2025).
Gubernur Herman Deru menegaskan pentingnya peran FPK dalam menjaga kerukunan dan keutuhan masyarakat Sumsel yang selama ini dikenal sebagai daerah “zero konflik”. Ia menyebut, meskipun situasi daerah sudah kondusif, tugas FPK tidaklah ringan.
“Tugas forum ini berat, karena di tengah kondisi yang sudah damai dan harmonis, FPK harus tetap menjadi jembatan penghubung antara berbagai kelompok masyarakat suku, agama, profesi dengan pemerintah. FPK juga berperan menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman,” ujar Deru.
Ia juga menekankan pentingnya pembauran sosial yang terjadi secara alami di tengah masyarakat, seperti pernikahan antar suku, yang menjadi salah satu wujud konkret dari keberagaman yang harmonis.
“Kita harus menjaga agar Sumsel tidak tercemar isu intoleransi maupun disintegrasi. Kita semua satu, warga Sumatera Selatan. Semoga forum ini menjadi kekuatan bersama dalam membangun ekonomi, infrastruktur, dan yang terpenting kekompakan serta gotong royong,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua FPK Provinsi Sumsel, Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin, yang kembali dipercaya memimpin forum untuk keempat kalinya, menyampaikan bahwa pembentukan FPK merupakan amanat Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Forum Pembauran Kebangsaan di Daerah.
“Ini adalah amanah negara. FPK dibentuk mulai dari tingkat provinsi hingga ke kecamatan untuk menjaga komunikasi dan keharmonisan antar kelompok masyarakat. Alhamdulillah, Sumsel sampai saat ini tetap menjadi daerah zero konflik,” jelas Sultan Iskandar.
Ia menambahkan, forum ini menjadi wadah lintas suku, agama, adat, dan profesi yang berperan penting dalam memelihara stabilitas sosial di Sumsel. Dukungan dari Pemerintah Provinsi, lanjutnya, sangat kuat, baik dari sisi kelembagaan maupun pendanaan yang diatur dalam APBD sesuai Permendagri.
“FPK bukan sekadar forum seremonial, tetapi instrumen nyata dalam menjaga ketahanan sosial dan budaya daerah. Kami siap bersinergi dengan Pemprov Sumsel untuk terus memperkuat rasa persatuan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Melalui pelantikan ini, diharapkan FPK Sumsel semakin aktif dalam memperkuat semangat kebinekaan, toleransi, dan solidaritas sosial, sejalan dengan visi Sumatera Selatan sebagai daerah yang damai, inklusif, dan berdaya saing tinggi. (Kontributor Deva/amir)
Discussion about this post