Gambar: Sosok Erizeli Jely Bandaro berdiri berpakaian formal dengan jas dan dasi di tepi Sungai Thames, London, dengan latar belakang menara Big Ben.
Jakarta (Utusan Rakyat) – Polemik pembengkakan biaya dan skema bisnis kacau pada proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) kembali mencuat setelah muncul tudingan bahwa oligarki membajak mekanisme pendanaan Land Value Capture (LVC) sehingga negara kini menanggung beban fiskal akibat bunga utang yang terus menumpuk.
Proyek KCJB sejatinya dirancang Presiden Joko Widodo dengan skema pembiayaan business to business tanpa dana APBN, memanfaatkan pendekatan LVC seperti praktik di Jepang dan China. Konsorsium BUMN melibatkan PTPN untuk mengembangkan kawasan seluas 3.000 hektar di Karawang, didukung WIKA dan Jasa Marga untuk integrasi transit oriented development. Dengan harga tanah awal Rp 5 juta per meter dan potensi nilai ekonomi mencapai Rp 150 triliun, biaya proyek Rp 100 triliun diprediksi bisa terbayar sendiri.
“Skema LVC nyaris hilang dari desain eksekusi, sementara lahan strategis yang seharusnya jadi sumber pendanaan justru dikuasai pihak lain,” kata Erizeli Jely Bandaro, seperti dikutip dari status Facebook/@nazwaaufar. “Ini bukan kegagalan konsep, melainkan kegagalan eksekusi yang dibajak kepentingan segelintir.”
Dalam literatur ekonomi politik, kondisi ini disebut state capture, kebijakan publik dibelokkan oleh kelompok ekonomi dekat kekuasaan. Skema B2B yang awalnya menolak dana negara akhirnya masuk Perpres untuk memperoleh jaminan pemerintah, menimbulkan cost overrun dan risiko fiskal yang kini harus ditanggung APBN.
Sejarah serupa pernah terjadi pada proyek infrastruktur strategis lain, di mana perubahan model bisnis mendadak memindahkan beban ke kas negara. Para ahli menilai tanpa audit investigatif, kedaulatan fiskal Indonesia akan terus terancam, dan kepercayaan investor global bisa terganggu.
Hingga saat ini, pemerintah belum mengumumkan audit resmi atas perubahan skema KCJB. Rencana tindak lanjut yang diharapkan adalah pembentukan tim independen untuk mengusut tuntas siapa pihak yang menghilangkan LVC, menguasai lahan, dan mendorong penggunaan APBN. Jika akar masalah tak terbongkar, proyek nasional lain berisiko dibajak dengan konsekuensi rakyat menanggung beban utang.
Sumber: Erizeli Jely Bandaro melalui Facebook/@nazwaaufar
(@PT)
Discussion about this post