Gambar: Pengurus DPD II Ikatan Pemuda Karya (IPK) Kota Dumai saat menggelar pertemuan di sekretariat terkait terbitnya Surat Keterangan Terdaftar (SKT) resmi dari Kemendagri. Tampak pula dokumen resmi Kemendagri yang mencantumkan identitas ormas IPK yang bergerak di bidang ekonomi, sosial, dan budaya.
DUMAI (Utusan Rakyat) – Ormas Ikatan Pemuda Karya (IPK) kembali menerima Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). SKT dengan Nomor: 0200-00-00/0124/VIII/2026 itu diterbitkan pada 21 Agustus 2026.
Surat tersebut ditandatangani Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum u.b. Sekretaris Ditjen, Andi Baso Indra Paharuddin, S.STP., M.Si., atas nama Mendagri Jenderal Polisi (Purn) M. Tito Karnavian. Dalam surat itu disebutkan, IPK bergerak di bidang ekonomi, sosial, dan budaya.
Terbitnya SKT ini disambut baik pengurus IPK dari tingkat DPP, DPD I Provinsi hingga DPD II Kabupaten/Kota se-Indonesia.
“Alhamdulillah, puji Tuhan. Dengan terbitnya SKT ini, kami DPD II IPK Dumai tinggal menyerahkan fotokopi SKT tersebut ke Kesbangpol Dumai sebagai pemberitahuan. Jadi seluruh aktivitas IPK Dumai yang dijalankan sesuai AD/ART organisasi sudah bisa dilaksanakan. Saya ucapkan terima kasih kepada pengurus DPP IPK yang telah bergerak melengkapi administrasi organisasi. Saya juga menghimbau seluruh kader DPD II IPK Dumai untuk segera merapatkan barisan dalam menjalankan roda organisasi,” ujar Ketua DPD II IPK Dumai, Patrik Tatang, S.E., didampingi Sekretaris A.T. Rooney, beberapa kepala bidang, serta Dansatgas Donny J. Hutagaol dan Wadansatgas Jefrey A. Lubis, Rabu (2/9/2026) di sekretariat.
Sebelumnya, DPP IPK telah mengajukan permohonan perpanjangan SKT ke Kemendagri dengan melampirkan Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Sumatera Utara Nomor 200.1.4.4/2790/Bakesbangpol/VII/2025 tanggal 28 Juli 2025.
Dengan terbitnya SKT untuk ormas yang memiliki NPWP 31.196.246.8-124.000 tersebut, keberadaan organisasi yang telah tersebar di hampir seluruh provinsi ini kembali tercatat secara administrasi negara.
Untuk diketahui, fungsi utama SKT adalah sebagai bukti bahwa ormas tersebut telah terdaftar dalam database Kemendagri. SKT bukan berarti disahkan, tetapi diketahui keberadaannya, dan berlaku selama 5 tahun ke depan.
SEJARAH
IPK adalah salah satu ormas kepemudaan terbesar di Indonesia yang berakar dari Medan, Sumatera Utara.
Awalnya bernama “Ikatan Pemuda Karo” pada 9 November 1959 di Medan. Karena anggotanya tidak hanya orang Karo, pada 1960 nama organisasi diubah menjadi “Ikatan Pemuda Karya (IPK)” agar lebih nasionalis. Pengesahan melalui akta notaris dilakukan pada 28 Agustus 1969 (57 tahun).
Olo Panggabean adalah salah satu pendiri dan Ketua Umum pertama IPK. Beliau meletakkan dasar AD/ART IPK pertama kali. Nama beliau hingga kini masih disebut sebagai panutan di internal IPK.
IPK bukan partai politik, tapi banyak kadernya yang terjun ke politik.
/EfendyS
Discussion about this post